Pemprov DKI Jakarta tetap dapat opini WTP meski BPK RI menemukan anggaran sebesar Rp197,55 miliar di Provinsi DKI Jakarta tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Salah satunya adalah temuan tentang anggaran bantuan sosial KJP Plus dan KJMU yang belum tersalurkan sepenuhnya.Hal ini disampaikan Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 pada Senin, 29 Mei 2023.
Pada saat 2022 ada juga, komitmen untuk selesaikan dalam waktu 60 hari ke depan,' ujarnya.Baca juga: Anies Baswedan Bersyukur Raih WTP Lagi: Opini Tertinggi Buat Pemprov DKIDKI tetap terima predikat WTPMeski ada temuan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan daerah, untuk yang keenam kalinya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK Temukan Rp 197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus dan KJMUBREAKING NEWS BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
Read more »
BPK temukan Rp197,55 miliar tidak tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMUBPK RI ungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
Read more »
Anies Berkaus 'Plus Jakarta' di Bekas Tugu 'Jakarta Kota Kolaborasi', Pemprov DKI Gelar SayembaraMantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan momen foto dirinya di bekas lokasi tugu bertulisan 'Jakarta Kota Kolaborasi'. Tugu itu kini sudah hilang karena rusak. Tugu itu sebelumnya berdiri tepat di bawah flyover Karet-Sudirman yang dibongkar.
Read more »
Heru Budi: Siswa DKI Harus Berprestasi karena Ada Bantuan Keuangan'Enggak ada alasan adik-adik di DKI untuk tidak berprestasi,' ucap penjabat Gubernur DKI Jakarta itu.
Read more »
BPK Temukan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah di JakartaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Read more »
Sidang Yustisi Pelanggaran Ketertiban Umum di DKI Jakarta Beri Pemasukan Negara Rp 38 JutaDKI Jakarta mengatakan pelaksanaan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda 8 Tahun 2007 memberikan pemasukan kas negara Rp 38.135.000.
Read more »