Draf RKUHP itu tinggal dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu diperoleh setelah Kemenkumham dan Komisi III DPR melakukan rapat kerja selama kurang lebih tujuh jam pada, Kamis .
Seluruh fraksi di Komisi III menyetujui agar RKUHP dibawa ke pembahasan tingkat dua atau disetujui dalam rapat paripurna DPR selanjutnya.“Apakah naskah RUU tentang KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir diikuti persetujuan anggota lainnya.
Sebelumnya, rapat kerja antara Kemenkumham dan Komisi III membahas 23 daftar inventaris masalah dalam RKUHP.Ke-23 DIM tersebut mulai dari isu hukum yang hidup, penjelasan makar, hingga penghinaan kepada pemerintahan. Sembilan fraksi di Komisi III pun memberikan pandangan dan masukan kepada masing-masing DIM tersebut.“Jadi dengan demikian boleh dikatakan 99,9 persen yang diusulkan oleh bapak-ibu yang mulia kami sepakati sekian,” jelas Eddy.Salah satu DIM yang banyak dipermasalahkan para fraksi di Komisi III dan juga diterima masukannya adalah tentang penghinaan terhadap pemerintahan.
“Mengenai masalah penghinaan, ini kami sesuaikan dengan penjelasan Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat presiden. Jadi di sini kami katakan bahwa yang dimaksudkan dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah,” jelas Eddy.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah dan DPR Setujui Draf RKUHP Final, Segera DisahkanDPR dan Pemerintah melalui Kemenkumham telah menyetujui draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) final.
Read more »
Komisi III DPR dan pemerintah setujui RKUHP dilanjutkan ke paripurnaKomisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana ...
Read more »
Wamenkumham: RKHUP Tidak Mungkin Memuaskan Semua Pihak Karena Penuh Kontroversi | merdeka.comWamenkumham yakin DPR dan pemerintah telah mengakomodasi seluruh pihak sehingga aspirasinya termuat dalam RKUHP tersebut.
Read more »
RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua PihakKomisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati RKUHP di pembahasan tingkat I.
Read more »
Komisi III DPR Setuju RKUHP Dibawa ke Paripurna!Komisi III DPR dan pemerintah mengambil keputusan soal draf RKUHP. Komisi III DPR dan pemerintah sepakat RKUHP dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.
Read more »