DPR terus memproses rencana pemekaran tiga provinsi baru di tanah Papua. Padahal UU Otonomi Khusus yang mengatur pemekaran wilayah sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat pun meminta prosesnya tidak diburu-buru.
Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan TengahKetua Tim Kerja MRP untuk Advokasi UU Otsus Papua, Benny Sweny, mengatakan DPR perlu menunggu hasil uji materi UU Otsus Papua yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi.Kiranya DPR RI mau memahami proses yang sedang terjadi. Kita sama-sama menunggu keputusan final dari MK yang dapat kita tunggu. Apabila mereka menerima ya kami dapat melaksanakannya.
Aksi penolakan terhadapa wacana pemekaran Papua digelar di Jayapura pada 10 Mei 2022. Aksi tersebut akhirnya dibubarkan polisi karena dinilai tidak sesuai dengan aturan mengemukakan pendapat di muka umum. Di tengah gugatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah perwakilan masyarakat Papua, termasuk bupati, rektor, dan enam anggota Majelis Rakyat Papua , ke Istana Bogor, Jumat . Perwakilan masyarakat Papua yang hadir itu mendukung rencana pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Puan:Soal Putusan MK UU Ciptaker DPR Tunggu Supres PresidenRevisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.
Read more »
DPR Tunggu Surat Presiden Soal UU Cipta KerjaDPR menunggu surat presiden soal UU Cipta Kerja pascaputusan MK
Read more »
Ketua DPR Minta Matangkan Strategi Sebelum Cabut PPKM: Agar Tak Timbulkan Euforia Berlebihan - Pikiran-Rakyat.com'Perlu ada strategi yang matang dan komprehensif mengenai rencana pencabutan PPKM agar tidak menimbulkan euforia,' kata Puan.
Read more »
Minta Peternak Diberi Kompensasi, Anggota DPR: Agar Mau Lapor Sapi yang SakitAnggota DPR Komisi IV FPKS Johan Rosihan saran peternak diberi kompensasi, agar laporkan sapi yang sakit dan cegah penyebaran PMK.
Read more »
DPR: Pengungkapan Kasus Mafia Minyak Goreng oleh Kejagung Momentum Perbaiki Tata Kelola KomoditasRiezky menilai pengungkapan kasus mafia migor yang dilakukan Kejaksaan Agung bisa menjadi momentum bersih-bersih terkait tata kelola komoditas unggulan di Indonesia.
Read more »
Kejagung Bongkar Kasus Mafia Pupuk, DPR Minta Usut Sampai TuntasSahroni mendukung langkah tegas Kejaksaan untuk membongkar mafia pupuk. Upaya tersebut juga didukung instruksi langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada jajarannya.
Read more »