Partai berkuasa di Korsel akan revisi UU untuk melawan 'berita palsu' akibat maraknya misinformasi dan perundungan siber dalam beberapa tahun terakhir.
Ilustrasi hoaks/Net.
Korsel telah menjadi tempat yang subur bagi perkembangan industri media. Negara itu memiliki peringkat yang tinggi dalam kebebasan pers di dunia, namun terhantam oleh misinformasi dan perundungan siber yang menyebar dalam beberapa tahun terakhir. UU tersebut juga akan mengharuskan media, termasuk penyedia jasa berita internet, untuk menyiarkan koreksi atas berita salah atau palsu yang menunjukkan "niat" atau "kelalaian besar".
"Media pemberitaan yang tidak ragu melaporkan atau menulis tentang tindakan ilegal dan perselingkuhan penguasa akan patah semangat dan dijatuhkan, dan jalan menuju masyarakat yang adil dan negara yang normal akan tertutup," kata juru bicara partai oposisi itu. "Amandemen ini akan berdampak pada turunnya semangat untuk menyiarkan berita yang sensitif," kata Ryu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revisi Undang-Undang Berita Palsu Korsel Tuai Keprihatinan Jurnalis InternasionalKomite Federasi Jurnalis Internasional merilis pernyataan yang menyerukan agar RUU berita palsu tersebut dicabut.
Read more »
Studi Korsel: Muatan Virus Delta 300 Kali Lebih Tinggi |Republika OnlineMuatan yang tinggi menandakan virus menyebar jauh lebih mudah dari orang ke orang.
Read more »
Komnas HAM RI miliki kedekatan dengan Komnas HAM KorselAnggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Beka Ulung Hapsara mengatakan lembaga tersebut memiliki kedekatan yang cukup baik dengan The ...
Read more »
Studi Korsel: Muatan virus Delta 300 kali lebih tinggiMenurut sebuah studi di Korsel, orang yang terinfeksi varian Delta virus corona miliki muatan virus 300 kali lebih tinggi dibanding mereka yang tertular varian aslinya.
Read more »
Oposisi usul pemerintah Malaysia reformasi UUOposisi Malaysia mengusulkan agar pemerintah melakukan reformasi perundangan-undangan, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Anti Lompat ...
Read more »
Seleksi Anggota BPK, DPR Diminta Patuhi UUKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan DPR agar mematuhi UU BPK.
Read more »