Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan DPR agar mematuhi UU BPK.
Jakarta, Beritasatu.com
Boyamin mengatakan DPR sepatutnya tidak menjadi contoh buruk terhadap masyarakat perihal seleksi calon anggota BPK. “Masyarakat saat ini diminta patuh menggunakan prokes . Itu saja masyarakat secara tegas diharuskan patuh. Ini UU BPK yang dibuat bersama pemerintah, masa tidak dilaksanakan,” kata Boyamin, Senin .
“Pasal 13 yang menyetujui kemudian diketok. Begitu sudah diketok menjadi undang-undang ya mau tidak mau harus dilaksanakan, harus dipatuhi,” tegas Boyamin. Sementara Harry, pada Juli 2020 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang merupakan jabatan kuasa pengguna anggaran. Boyamin memastikan MAKI akan mengawal proses pemilihannya hingga tuntas.DPR Harus Perhatikan Pertimbangan DPD RI Pilih Anggota BPK
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPR Ingatkan Angka Kematian Masih TinggiPelonggaran PPKM harus dilakukan hati-hati, terutama di daerah-daerah yang angka kasus kematian covid-19 masih tinggi.
Read more »
PPKM Berakhir, DPR Sarankan Level Luar Jawa-Bali DinaikkanAnggota Komisi IX DPR menyarankan pemerintah kembali memperpanjang PPKM. Untuk wilayah luar Jawa Bali juga diusulkan agar level dinaikkan.
Read more »
Respons Pengamat Perihal Busana yang Dikenakan Puan Maharani Saat Rapat Paripurna DPRPengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi merespons busana yang dikenakan Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2021. DPRRI
Read more »
Polisi Temukan Pakaian Dalam Perempuan di Tas Pelempar Batu di JPO DPRPria inisial UM ditangkap setelah melempari mobil dengan batu dari atas JPO depan gedung DPR. Polisi menemukan pakaian dalam perempuan di dalam tas pria itu.
Read more »
Ketua Panja DPR Jelaskan Hubungan RUU PKS dengan Legalitas LGBTPorsi terbesar pembahasan RUU ini terletak pada pemberian payung hukum bagi perlindungan perempuan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)...
Read more »
Kaji Mendalam Penggantian Fasilitas Rumah Dinas Anggota DPRBadan Urusan Rumah Tangga DPR disebut-sebut mengusulkan wacana penggantian fasilitas rumah dinas atau jabatan dengan tunjangan sewa rumah. Namun, tak semua anggota DPR sepakat dengan wacana tersebut. Polhuk AdadiKompas iqbalbasyari
Read more »