NU Jatim Tolak Pj Kepala Daerah TNI/Polri Aktif, Khawatir jadi Preseden Buruk
Minggu, 29 Mei 2022 22:30Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menolak kebijakan pemerintah terkait dengan penunjukkan penjabat sementara kepala daerah dari/Polri. Kebijakan tersebut dianggap preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri.
"Penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri," katanya, Minggu . Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar ini mengingatkan agar masyarakat sipil tidak takut untuk kritis da memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Sebab, di antara tuntutan reformasi yang lalu adalah pemberantasanDiketahui, beberapa perwira TNI-Polri ditunjuk sebagai penjabat untuk menggantikan kepala daerah yang kosong. Di antaranya adalah, Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Terdapat 272 kepala daerah yang bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota. Dari angka itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinannya tahun 2022 ini, dan sisanya di 2023.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NU Jatim Kritik TNI-Polri Pj Kepala Daerah: Melawan Semangat ReformasiKebijakan penunjukan TNI-Polri sebagai Pj kepala daerah merupakan preseden buruk karena berpotensi membangkitkan Dwifungi TNI-Polri.
Read more »
Formappi Minta Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Segera DikoreksiPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »
Mencederai Demokrasi, Formappi Minta PJ Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Pikiran-Rakyat.comLucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang oleh anggota TNI Polri aktif.
Read more »
Pemerintah Diminta Koreksi Penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif | merdeka.comPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »
Gubernur Sultra Ali Mazi Lantik Bahri dan La Ode Budiman Sebagai Pj Bupati Mubar dan BuselPelantikan itu dilakukan setelah beberapa kali ditunda karena satu dan lain hal. gubernursultraalimazi
Read more »
Perludem Ingatkan Rambu-Rambu MK Terkait Pj Kepala DaerahAnggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan pentingnya patuh kepada rambu-rambu yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penjabat kepala daerah.
Read more »