Kebijakan penunjukan TNI-Polri sebagai Pj kepala daerah merupakan preseden buruk karena berpotensi membangkitkan Dwifungi TNI-Polri.
Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menjelaskan, ada tiga poin sikap NU Jatim soal itu.karena berlawanan dengan semangat reformasi,” paparnya dalam keterangan tertulis diterima pada Minggu, 29 Mei 2022.“Kedua, pemerintah jangan memanfaatkan kewenanganya dengan cara mencoreng demokrasi dan berharap pengangkatan Pj tersebut harus transparan, jujur dan tidak berlawann dengan nilai-nilai demokrasi yang indeksnya semakin menurun,” tambah Gus Salam.
Ketiga, PWNU Jatim mengajak semua elemen masyarakat sipil, ormas dan LSM untuk bersama-sama mengawal dan peduli dengan jalannya reformasi dan demokrasi serta tidak takut untuk kritis dan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah. Menurut Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, itu, kebijakan tersebut bisa dibilang suatu kemunduran karena di antara tuntutan reformasi yang disuarakan 24 tahun lalu adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, juga tuntuan dihapuskan Dwifungsi TNI-Polri .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mencederai Demokrasi, Formappi Minta PJ Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif Mesti Dikoreksi - Pikiran-Rakyat.comLucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang oleh anggota TNI Polri aktif.
Read more »
Formappi Minta Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Segera DikoreksiPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »
Pemerintah Diminta Koreksi Penunjukan Pj Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif | merdeka.comPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi.
Read more »
Kata Formappi Soal Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin Ditunjuk Jadi Pj BupatiFormappi menilai penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi.
Read more »
TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi DemokrasiTNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi. Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.
Read more »
Penunjukkan Perwira TNI/Polri Aktif Jadi Pejabat Daerah Picu PolemikDua ratus tujuh puluh satu kepala daerah di Indonesia akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 ini, sementara pemilu serentak baru akan digelar 2024 mendatang. Untuk menutupi kekosongan jabatan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan penunjukkan pejabat kepala daerah...
Read more »