Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat (Pj.) kepala daerah dan satu wakil bupati di Papua.
Liputan6.com, Jakarta Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pelantikan tersebut dilakukan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Ia pun berpesan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua harus terus dijaga.
Mendagri meminta para perangkat daerah khususnya yang baru dilantik menelaah betul persoalan yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, Mendagri mendorong agar program-program yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah. Mendagri berpesan agar pemerintah daerah di Papua bisa membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lain di sekitar.
2 dari 2 halamanDukungan Pemerintah PusatLanjut Mendagri, pemerintah pusat akan senantiasa mendukung berbagai pekerjaan dan program di masing-masing daerah sepanjang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Mendagri berharap agar lima penjabat dan satu wakil bupati daerah Papua yang dilantik tersebut bisa menghindari berbagai potensi pelanggaran hukum.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Respons Jenderal Andika Soal TNI Aktif Jadi Pj Kepala DaerahPenetapan Kabinda Sulteng, Brigjen Andi Chandra As'aduddin menuai kritik. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merespons penunjukan Brigjen Andi.
Read more »
Dasco: Banyak TNI-Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah, Tak Perlu DebatSufmi Dasco menuturkan Komisi II akan mengecek kembali aturan ditunjuknya TNI dan Polri aktif menjadi penjabat sementara kepala daerah.
Read more »
PAN: Penunjukan Prajurit TNI Aktif Sebagai Pj Kepala Daerah Langgar UUGuspardi Gaus mempertanyakan alasan pemerintah atas penunjukan Brigjen Chandra As'aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.
Read more »
Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala DaerahPenunjukan anggota TNI/Polri aktif ini menuai kritik. Keputusan pemerintah dinilai menyalahi aturan hukum.
Read more »
Kemendagri Harus Hentikan Polemik Pengangkatan TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala DaerahPolemik pengangkatan TNI/Polri jadi Pj kepala daerah harus dihentikan.
Read more »