Guspardi Gaus mempertanyakan alasan pemerintah atas penunjukan Brigjen Chandra As'aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.
JawaPos.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan alasan pemerintah atas penunjukan Brigjen Chandra As’aduddin sebagai penjabat Bupati Seram Barat. Dia menilai, prajurit TNI dan anggota Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah.
Baca juga:Bola Voli: Bonus Rp 10 Juta buat Peraih Emas SEA Games Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur bahwa penjabat Bupati/Wali Kota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sementara itu, jabatan Kabinda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama sebagaimana disyaratkan oleh UU Pilkada.
Baca juga:Perluas Peluang Usaha, Sandiaga Uno Ajak UMKM Masuki Platform Digital“Pemerintah semestinya segera membuat aturan turunan dan teknis secara tertulis menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi , supaya tidak mengalami problem seperti ini,” tegas Guspardi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penunjukan Kabinda Sulteng Jadi Pj Bupati di Maluku Dinilai Langgar Sejumlah UUPenunjukan Kabinda Sulteng yang masih tercatat sebagai perwira TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram bagian Barat, Maluku telah melanggar sejumlah UU.
Read more »
Mahfud MD: Penunjukan Perwira TNI Jadi Pj Dibenarkan UUMenko Polhukam Mahfud MD menegaskan penunjukan perwira tinggi TNI sebagai penjabat kepala daerah dibenarkan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Read more »
Gubernur Tak Lantik Pj Bupati Pilihan Tito, PAN: Pusat Harus TransparanPAN minta Mendagri Tito Karnavian membuat aturan teknik yang transparan soal pemilihan penjabat atau Pj Bupati.
Read more »
Tito Jelaskan Alasan 2 Pj Bupati Tak Sesuai Usulan Gubernur SultraTito mengatakan mengenai penjabat ini sebetulnya sudah diatur dalam mekanisme yang ada yakni pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Polemik pemilihan Pj bupati
Read more »
Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Bukan Hak GubernurMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan usulan kandidat penjabat (Pj) kepala daerah bukan hak gubernur, melainkan prerogatif presiden.
Read more »