Pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kamis ini, ditunda. Namun, berkat berbagai lobi, delapan dari sembilan fraksi menerima DIM yang diajukan pemerintah. Pengesahan pun tinggal menunggu waktu. Polhuk AdadiKompas lordjune
Ilustrasi Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis
JAKARTA, KOMPAS — Partai politik menggencarkan lobi-lobi untuk meloloskan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mayoritas fraksi di DPR yang semula menolak substansi pengubahan undang-undang tersebut tiba-tiba satu suara berkat arahan partai. Langkah tersebut dikritik karena semakin menunjukkan proses legislasi yang sarat kepentingan tertentu.
Proses pembahasan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Panitia Kerja Rancangan UU PPP tuntas pada Rabu malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat untuk membawanya ke pembicaraan tingkat II di paripurna untuk disetujui sebagai UU. ”Baleg sudah bersurat untuk mengagendakan ,” kata Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas yang dihubungi dari Jakarta, Kamis .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin EfisienMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022).
Read more »
Sukses Kawal UU TPKS, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRTJAKARTA – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sampai saat ini masih belum jelas nasibnya. Selama 18 tahun, RUU ini mengendap di gedung parlemen. Meski sudah disepakati sebagai inisiatif DPR, namun RUU yang diharapkan menjadi payung hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) ini, tak kunjung dibawa ke agenda pembahasan di sidang paripurna.
Read more »
Pengesahan UU TPKS Menciptakan Lingkungan Kerja Aman bagi PerempuanPengesahan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi momentum menghilangkan tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja. Pengesahan Undang-Undang...
Read more »
Menko Airlangga: Revisi UU PPP Disepakati, Pembentukan Undang-Undang Semakin EfisienMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP),...
Read more »
Manuver DPR Merevisi UU PPP demi Memuluskan UU Cipta Kerja yang Bermasalah - Editorial - koran.tempo.coUpaya DPR mengubah UU PPP demi meloloskan UU Cipta Kerja bakal mendatangkan persoalan di kemudian hari. Lebih baik membatalkan omnibus law yang sudah jelas bermasalah. Editorial KoranTempo
Read more »
UU TPKS: Pejabat Nakal Terlibat Kekerasan Seksual Terancam Hukuman 12 Tahun | merdeka.comUU TPKS juga mengatur bentuk dan hukuman bagi masyarakat yang terlibat kekerasan seksual fisik dan non fisik. Aturan itu tercantum dalam pasal 6, 7, 8, 9 dan 10.
Read more »