APINDO memberikan respons setelah disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan pendekatan metode Omnibus Law oleh DPR RI.
JakartaAsosiasi Pengusaha Indonesia memberikan respons setelah disetujuinya Rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan pendekatan metode Omnibus Law oleh DPR RI. Implementasi aturan ini disebut-sebut berpotensi membuat iuran BPJS naik.
"Sebagai badan pengelola dana masyarakat, posisi kelembagaan saat ini dirasa sudah tepat, di mana bertanggung jawab langsung ke Presiden tanpa melalui kementerian. Kondisi ini menempatkan BPJS Kesehatan sebagai sub-organisasi dan memperpanjang birokrasi sehingga tidak efektif dan efisien," kata Hariyadi, dalam konferensi pers tentang RUU Kesehatan tersebut, Selasa .
"Penugasan tambahan dari Kementerian Kesehatan berpotensi membebani dana jaminan sosial yang merupakan milik peserta. Dana ini dapat tergerus untuk melakukan penugasan dari kementerian yang semestinya dibiayai APBN. Akibatnya pekerja yang harus mendukung," ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ngebut Lewat Genangan Air Melanggar Undang-UndangSalah satu dampak derasnya hujan yakni menimbulkan genangan air, bahkan sampai dengan banjir. Hal itu berdampak pada terhambatnya para pengguna jalan, saat akan melintas.
Read more »
OJK Tegaskan Spin Off Unit Usaha Syariah Setelah Era Omnibus Law KeuanganOtoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan kabar terbaru terkait regulasi spin off unit usaha syariah (UUS) perbankan setelah lahirnya omnibus law sektor keuangan.
Read more »
DPR Wacanakan Omnibus Law Keselamatan KerjaPada 2020, World Safety Organization mencatat ada 221.740 kasus di Indonesia. Kemudian, angka itu naik menjadi 234.370 di 2021 dan naik lagi hingga mencapai 265.334 kasus di 2022.
Read more »
Ide Menhan Jadi Orkestrator Intelijen Dinilai Bertentangan dengan UUIde Presiden Jokowi supaya Menhan menjadi orkestrator intelijen disebut bertentangan dengan undang-undang.
Read more »
Jokowi Dukung Implementasi Aturan Pidana Kekerasan SeksualJokowi menegaskan penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam hal implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Read more »
Breaking News! MK Tolak Gugatan UU KUHP soal SomasiMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mahkamah Konstitusi...
Read more »