Komisi II DPR Buka Opsi Perppu untuk Akomodir Dapil Pemekaran Papua dan IKN

South Africa News News

Komisi II DPR Buka Opsi Perppu untuk Akomodir Dapil Pemekaran Papua dan IKN
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 8 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 51%

Komisi II DPR Buka Opsi Perppu untuk Akomodir Dapil Pemekaran Papua dan IKN Sindonews BukanBeritaBiasa .

Komisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. FOTO/DOK.SINDOnews- Komisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas. Perppu ini untuk mengakomodasi Daerah Otonom Baru Papua dan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai daerah pemilihan baru di Pemilu 2024.

"Kendati demikian kami menyadari hal itu penting untuk diakomodasi pada Pemilu 2024," kata Rifqi dalam keterangannya dikutip, Sabtu .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR Tetapkan RUU Papua Barat Daya Jadi Usul Inisiatif Komisi II |Republika OnlineDPR Tetapkan RUU Papua Barat Daya Jadi Usul Inisiatif Komisi II |Republika OnlinePersetujuan dilakukan tanpa merevisi UU Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah.
Read more »

Penetapan Provinsi Papua Barat Daya Dilanjutkan, Komisi II DPR Akui Dana Pemerintah KurangPenetapan Provinsi Papua Barat Daya Dilanjutkan, Komisi II DPR Akui Dana Pemerintah KurangKomisi II DPR RI melanjutkan kembali pemekaran provinsi Papua Barat Daya tersebut. Alasan klise kembali menyeruak, yakni dana Daerah Otonomi Baru (DOB) mandek.
Read more »

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tindak Pelanggar Perizinan Kawasan HutanKomisi IV DPR Minta Pemerintah Tindak Pelanggar Perizinan Kawasan HutanDPR RI meminta KLHK melakukan langkah antisipatif terhadap modus penggunaaan bentuk badan usaha korporasi yang diubah menjadi bentuk usaha koperasi di kawasan hutan.
Read more »

Komisi II Nilai Tak Perlu Ada Daerah Pemilihan Baru di IKN | merdeka.comKomisi II Nilai Tak Perlu Ada Daerah Pemilihan Baru di IKN | merdeka.comIKN juga tidak akan memiliki DPRD provinsi. Karena, IKN masuk di wilayah nasional dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.
Read more »

Hadiri RDP dengan Komisi XI, Dekopin Usulkan Pembentukan Lembaga Audit Pengawasan Koperasi Simpan PinjamHadiri RDP dengan Komisi XI, Dekopin Usulkan Pembentukan Lembaga Audit Pengawasan Koperasi Simpan PinjamHadiri RDP dengan Komisi XI, Dekopin Usulkan Pembentukan Lembaga Audit Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam: Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari Bisowarno, buka suara soal payung hukum Koperasi Simpan Pinjam atau KSP.
Read more »

Digandrungi Anak Muda, Berapa Sih Komisi Jadi Afiliator Toko Online?Digandrungi Anak Muda, Berapa Sih Komisi Jadi Afiliator Toko Online?Beberapa waktu belakangan ini profesi afiliator toko online ramai digandrungi anak muda. Besaran komisi menjadi salah satu daya tarik dari profesi ini.
Read more »



Render Time: 2025-03-09 15:49:16