Komisi II Nilai Tak Perlu Ada Daerah Pemilihan Baru di IKN | merdeka.com

South Africa News News

Komisi II Nilai Tak Perlu Ada Daerah Pemilihan Baru di IKN | merdeka.com
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 51%

Komisi II Nilai Tak Perlu Ada Daerah Pemilihan Baru di IKN

"Status IKN sudah ditegaskan dalam pembahasan undang-undang setingkat dengan kementerian. Jadi memang belum membahasnya, karena kalau setingkat dengan kementerian apa perlu perwakilan di DPR RI atau tidak? Sebenarnya sudah terwakili, dan Kaltim sudah ada di DPR, dan itu tidak mengganggu dengan dapil dan jumlah anggota DPR," kata Doli, kepada wartawan, Kamis .

Sementara itu, Doli menjelaskan untuk bertambahnya jumlah provinsi Papua atau daerah otonomi baru Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua pegunungan berbeda dengan IKN. Dengan adanya tiga provinsi baru, maka dapil di daerah tersebut perlu penyesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Otorita IKN Sebut Pembangunan IKN Dimulai dari Istana Negara dan Wakil PresidenOtorita IKN Sebut Pembangunan IKN Dimulai dari Istana Negara dan Wakil PresidenIstana Negara sebagai tempat Presiden tinggal dan berkantor, akan menjadi yang pertama dibangun di IKN.
Read more »

DPR Tetapkan RUU Papua Barat Daya Jadi Usul Inisiatif Komisi II |Republika OnlineDPR Tetapkan RUU Papua Barat Daya Jadi Usul Inisiatif Komisi II |Republika OnlinePersetujuan dilakukan tanpa merevisi UU Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah.
Read more »

Penetapan Provinsi Papua Barat Daya Dilanjutkan, Komisi II DPR Akui Dana Pemerintah KurangPenetapan Provinsi Papua Barat Daya Dilanjutkan, Komisi II DPR Akui Dana Pemerintah KurangKomisi II DPR RI melanjutkan kembali pemekaran provinsi Papua Barat Daya tersebut. Alasan klise kembali menyeruak, yakni dana Daerah Otonomi Baru (DOB) mandek.
Read more »

Jokowi Beri Arahan untuk Polri, Mulai dari Pengawalan Pembangunan IKN, hingga Antisipasi Pemilu 2024 - Tribunnews.comJokowi Beri Arahan untuk Polri, Mulai dari Pengawalan Pembangunan IKN, hingga Antisipasi Pemilu 2024 - Tribunnews.comPolri mendapat arahan langsung dari Presiden Jokowi pada saat Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-76, di Akademi Kepolisian RI, Semarang.
Read more »

Kemendagri Minta Pemda Setop Beri Izin Pemanfaatan Lahan di Kawasan IKN |Republika OnlineKemendagri Minta Pemda Setop Beri Izin Pemanfaatan Lahan di Kawasan IKN |Republika OnlinePembangunan fisik di kawasan IKN akan dimulai pada Agustus 2022.
Read more »

Australia Tawarkan Kerja Sama Pembangunan IKN Ramah Lingkungan di SiniAustralia Tawarkan Kerja Sama Pembangunan IKN Ramah Lingkungan di SiniPemerintah Australia menawarkan kerja sama dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur.
Read more »



Render Time: 2025-03-09 23:29:46