Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) sudah selesai dibahas.
sudah selesai dibahas. Hal yang menjadi persoalan kini menemukan titik temu.
"Masa sidang berikutnya tinggal timus dan timsin memeriksa kembali saja, sinkronisasi. Jadi masa sidang berikut sudah bisa diketok, InsyaAllah," ujarnya. Meutya menyebut RI harus secepatnya memiliki payung hukum khusus terkait perlindungan data pribadi. Sebab berdasarkan konstitusi, kepemilikan pribadi wajib dilindungi oleh Negara.
"Potensi digital ekonomi amat sangat besar sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung seperti UU Perlindungan Data Pribadi," paparnya.Meutya mengingatkan kalau RI merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Baik dilihat dari sisi jumlah pengguna maupun jumlah waktu yang dihabiskan di dunia maya per individu di Indonesia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU PDP dan RUU ASN Urung Disahkan, DPR Perpanjang Masa PembahasanDPR urung mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan RUU ASN. DPR memperpanjang waktu pembahasan kedua RUU itu pada masa sidang berikutnya.
Read more »
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari PemerintahKomisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari Pemerintah: Pemerintah menyerahkan draf revisi KUHP dan revisi UU Pemasyarakatan yang bersifat carry over kepada Komisi III DPR RI.
Read more »
Pimpinan DPR Beri Waktu Lagi Bahas RUU PDPKomisi I telah selesai membahas seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP, namun masih diperlukan peninjuan ulang.
Read more »
Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol LautWakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.
Read more »
Komisi VI DPR Setujui PMN Rp 73 Triliun Bagi 10 BUMN |Republika OnlinePMN tunai diberikan kepada BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Read more »
Pro-Kontra Pelabelan Galon Guna Ulang, Komisi IX DPR: Belum Dibahas |Republika OnlineBelum ada bukti air galon guna ulang menyebabkan penyakit kanker.
Read more »