Komisi I telah selesai membahas seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP, namun masih diperlukan peninjuan ulang.
PIMPINAN DPR RI sudah memberikan waktu kembali kepada Komisi I DPR RI untuk membahas dan menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi .
Keputusan pemberian waktu satu kali masa sidang kepada Komisi I DPR tersebut sudah dipertimbangkan atas persetujuan badan pertimbangan musyawarah pengganti konsultasi rapat Badan Musyawarah. Selain itu, menurut Farhan, diperlukan perumusan dan sinkronisasi, khususnya terhadap aspek teknis, seperti, ketentuan terkait agregat data, lembaga otoritas pengawasan perlindungan data pribadi atau ODP, dan ketentuan teknis lainnya. "Dan bagaimana sinkronisasi terhadap sertifikasi data protection officer," sebut dia.
"Pemerintah juga sudah gelisah kenapa ini enggak jadi jadi. Bottle neck-nya, tapi sudah selesai semua," tandas Farhan.Peneliti Formappi Lucius Karus menilai masih cukup banyak tunggakan RUU prioritas yang mesti diselesaikan di antaranya RUU PDP, Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana , RUU Aparatur Sipil Negara , RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga , RUU Masyarakat Adat, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik , dan RUU tentang Wabah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU PDP dan RUU ASN Urung Disahkan, DPR Perpanjang Masa PembahasanDPR urung mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan RUU ASN. DPR memperpanjang waktu pembahasan kedua RUU itu pada masa sidang berikutnya.
Read more »
Peta 3 Daerah Otonomi Baru Papua yang Disahkan DPR Melalui RUU DOB PapuaDewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU DOB Papua berserta cakupan sejumlah provinsi beserta ibu kotanya. Simak daftar lengkap dan petanya.
Read more »
Tok! DPR Setuju Bahas RUU Perjanjian Dagang RI-KorselDPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).
Read more »
RUU PDP dan RUU ASN Urung Disahkan, DPR Perpanjang Masa PembahasanDPR urung mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan RUU ASN. DPR memperpanjang waktu pembahasan kedua RUU itu pada masa sidang berikutnya.
Read more »
Syarikat Islam Setuju Presiden tak Bisa Dihina, Tapi Bisa Dikritik |Republika OnlineHamdan Zoelva meminta DPR tak sahkan RUU KUHP sampai disahkan menjadi UU.
Read more »