Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol Laut

South Africa News News

Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol Laut
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 31 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 92%

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni melakukan upaya evalusi program tol laut. Komisi V beranggapan program tol laut harus dievalusi, mengingat sudah berlangsung selama delapan tahun tapi belum memberikan dampak positif bagi keekonomian warga negara.

Saat berlangungnya rapat beberapa anggota Komisi V mengungkapkan bahwa tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang. Oleh sebab itu Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR, seperti melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif penumpang dan barang muatan.

Komisi V DPR juga meminta agar Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni membuat terobosan skema untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor perhubungan laut.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi VI DPR setujui PMN Rp73 triliun untuk 10 BUMNKomisi VI DPR setujui PMN Rp73 triliun untuk 10 BUMNKomisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai dan non-tunai sebesar Rp73 triliun kepada 10 BUMN yang diusulkan oleh Kementerian ...
Read more »

Kasus Dana ACT, Komisi 8 DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi Lembaga FilantropiKasus Dana ACT, Komisi 8 DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi Lembaga FilantropiAnggota DPR berharap kasus ACT ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi. TempoNasional
Read more »

Komisi VI DPR Setujui PMN Rp 73 Triliun Bagi 10 BUMN |Republika OnlineKomisi VI DPR Setujui PMN Rp 73 Triliun Bagi 10 BUMN |Republika OnlinePMN tunai diberikan kepada BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Read more »

Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Read more »

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan NarkotikaSoal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan NarkotikaTaufik menilai, pada kenyataannya terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa tanaman ganja dapat digunakan sebagai pengobatan.
Read more »

Anggota Komisi II Imbau Jokowi Terbitkan Perppu daripada Revisi UU PemiluAnggota Komisi II Imbau Jokowi Terbitkan Perppu daripada Revisi UU PemiluJokowi diminta untuk terbitkan Perppu.
Read more »



Render Time: 2025-03-10 05:24:17