Pengesahan UU TPKS tonggak sejarah penanggulangan kekerasan seksual .Pembentukan UU TPKS bisa jadi role model bagaimana keikutsertaan publik mulai dari perencanaan dan terlebih saat pembahasan. Bahkan saat pengesahannya. Opini AdadiKompas
Selasa, 12 April 2022, merupakan tonggak sejarah dalam penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pemerintah pun tak kalah gesit, Kepala Staf Presiden bersama-sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri membentuk Gugus Tugas Percepatan UU TPKS, segera melakukan koordinasi dengan Panitia Kerja UU TPKS Baleg DPR yang dikomandani Willy Aditya. Sepanjang 2021, lebih dari lima kali gugus tugas dan panja melakukan konsinyering untuk memantapkan substansi UU TPKS, tentunya dengan melibatkan masyarakat sipil.
Berbagai jenis TPKS ini tak akan tumpang tindih dengan berbagai kejahatan seksual di luar UU TPKS karena proses pembentukannya telah dilakukan dengan menyandingkan berbagai ketentuan yang ada, termasuk dengan RUU KUHP, sehingga jelas terlihat perbedaan antara kejahatan yang satu dan kejahatan yang lain. Terlebih, teman-teman dari unsur kepolisian dan kejaksaan yang terlibat dalam pembentukan UU TPKS juga terlibat dalam pembentukan RUU KUHP dan UU lainnya.
Pendampingan terhadap korban dalam setiap proses diatur secara rinci, termasuk pula terhadap korban yang mengalami trauma berat. Hal ini untuk mencegah reviktimisasi terhadap korban. Demikian juga pengaturan terkait pemutusan akses atau menghapus informasi dokumen elektronik yang bermuatan TPKS diatur secara jelas.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kalangan Pakar Dukung UU TPKS, Bisa Jadi Acuan Aparat HukumAda beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dalam UU ini. UU TPKS ini harus disinkronkan dengan UU yang lainnya, seperti KUHP, UU Pornografi, UU KDRT,
Read more »
Banteng Muda Indonesia Ajak Kaum Muda Kawal dan Sosialisasi UU TPKSKekerasan seksual bertentangan dengan norma agama, norma budaya, merendahkan harkat, martabat dan merusak keseimbangan hidup manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.
Read more »
UU TPKS Disahkan, Anak Penyintas Kekerasan Seksual Apresiasi PemerintahDisahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Diharapkan dapat menciptakan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan bagi para penyintas agar berani melapor kepada pihak berwajib.
Read more »
UU TPKS Bukti Perjuangan DPR Hidupkan Semangat KartiniRUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah disahkan menjadi UU oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam disebut bukti DPR hidupkan semangat Kartini.
Read more »
Delik Perkosaan dalam UU TPKSAda keterbatasan rumusan perkosaan dalam KUHP/RKUHP maupun proses hukum yang bias, mendorong kelompok perempuan mengupayakan pengaturan norma perkosaan yang lebih luas sekaligus perbaikan hukum acaranya di RUU TPKS. Opini AdadiKompas
Read more »