Kesal Tak Diajak Bicara Komisi III DPR, Warga Asli Bojong Koneng Geruduk DPRD TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan warga asli Bojong Koneng, Babakan Madang, menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bogor kemarin. Mereka mengungkapkan kekecewaan atas pertemuan terdahulu antara Komisi III DPR RI dengan masyarakat yang memiliki lahan di desa tersebut.'Sebagai warga pribumi kami kecewa dan merasa disingkirkan, karena kami tidak diberi kesempatan bicara saat pertemuan kemarin.
Acep mengatakan, saat itu yang diajak bicara kebanyakan bukan merupakan penduduk asli Bojong Koneng. Menurut dia, anggota dewan lebih banyak memberi kesempatan kepada warga pendatang yang menggarap lahan di wilayah mereka.'Kami juga ingin menyampaikan aspirasi kami, terutama masalah sertifikasi lahan dan pembentukan tim panitia khusus. Kami ingin dilibatkan sebagai warga pribumi karena apapun yang terjadi di desa kami baik buruk tentu itu akan kami rasakan,' kata Acep.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh | merdeka.comMenurut Adies, pembentukan pansus akan dikomunikasikan dengan Komisi II. Pasalnya, permasalahan tanah merupakan bidang tugas Komisi tersebut.
Read more »
Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh | merdeka.comMenurut Adies, pembentukan pansus akan dikomunikasikan dengan Komisi II. Pasalnya, permasalahan tanah merupakan bidang tugas Komisi tersebut.
Read more »
Habiburokman Harap Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas 2 Penembak Laskar FPIAnggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokman berharap jaksa mengajukan kasasi atas vonis bebas dua terdakwa kasus Unlawful Killing Laskar Front Pembela Islam...
Read more »
Kena Rotasi Fraksi Golkar DPR, Misbakhun Buka SuaraFraksi Golkar DPR melakukan rotasi beberapa anggotanya di Komisi XI. Salah satunya Mukhamad Misbakhun, yang kena geser dari Komisi XI ke Komisi IV.
Read more »