Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh | merdeka.com

South Africa News News

Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh | merdeka.com
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 51%

Komisi III Bikin Pansus Mafia Tanah, Kasus di Bojong Koneng dan Cijayanti Jadi Contoh

Jangan Coba-Coba, Ini Sanksi Tegas Notaris Main Mata dengan Mafia Tanah

Lebih lanjut, Adies menyampaikan pansus tak hanya fokus pada permasalahan sengketa tanah di Bojong Koneng dan Cijayanti. Permasalahan serupa juga dinilai terjadi di wilayah lainnya di Indonesia. "Bojong Koneng dan Cijayanti menjadi role model untuk kasus tanah di seluruh Indonesia. Kita akan mulai dari sini. Kami akan memulai dari sini. Dan semua Fraksi hampir menyetujui,” Adies menutup.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ketua Komisi X: Indonesia Selalu Punya Agenda Unik, di Mana-mana Parade MotoGP Itu Enggak AdaKetua Komisi X: Indonesia Selalu Punya Agenda Unik, di Mana-mana Parade MotoGP Itu Enggak AdaMenurut Huda, parade MotoGP merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi MotoGP di mana ada ratusan juta orang Indonesia yang menggemari motor. - Nasional
Read more »

Komisi IX Ungkap Alasan BPOM Perpanjang Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19 | merdeka.comKomisi IX Ungkap Alasan BPOM Perpanjang Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19 | merdeka.comPotensi yang mungkin berkurang dari perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19, kata Charles, hanya berdampak khasiat bukan keamanan.
Read more »

Komisi VII DPR Minta Label Halal Perlu Dikembalikan ke Label LamaKomisi VII DPR Minta Label Halal Perlu Dikembalikan ke Label LamaAnggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengatakan logo halal yang baru seharusnya mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
Read more »

Pimpinan Komisi IX Beberkan 2 Alasan Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Vaksin Tetap AmanPimpinan Komisi IX Beberkan 2 Alasan Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Vaksin Tetap AmanPenjelasan Komisi IX DPR RI soal perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin.
Read more »

Komisi VIII DPR Desak Polisi Tangkap Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran DihapusKomisi VIII DPR Desak Polisi Tangkap Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran DihapusSaya mengecam Pendeta Saefuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Alquran dihapus hingga pesantren sebagai sumber teroris. Pernyataan ini menyakiti ulama dan kiai.
Read more »

Berdalih untuk Pastikan Biaya Haji 2022, Komisi VIII DPR Berencana ke Arab SaudiBerdalih untuk Pastikan Biaya Haji 2022, Komisi VIII DPR Berencana ke Arab SaudiAce Hasan mengatakan BPIH tahun ini perlu segera dibahas secara rinci karena banyak perubahan yang terjadi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menargetkan...
Read more »



Render Time: 2025-03-24 01:40:25