Dalam diskusi BURT DPR dengan Kemenkeu, opsi pengembalian rumah dinas muncul, jika anggota DPR RI lebih memilih tunjangan dari negara.
KEMENTERIAN Keuangan menegaskan tidak berniat untuk mengambil alih rumah dinas anggota DPR. Sekalipun rumah dinas tersebut merupakan barang milik negara.
"Saya ingin meluruskan, bukan Kemenkeu mau mengambil rumah dinas DPR. Tapi BURT sedang memikirkan. Ada atau tidak cara yang lebih baik, daripada anggota DPR disediakan rumah dinas," jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam diskusi virtual, Jumat . Rionald menambahkan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya dipanggil untuk berdiskusi dengan BURT DPR RI. Adapun hal yang didiskusikan mencakup tunjangan bagi anggota parlemen.Setidaknya dari diskusi tersebut lahir pemikiran untuk mengembalikan rumah dinas. Dalam hal ini, jika anggota DPR lebih memilih tunjangan. "Jadi memang beberapa bulan lalu, kami dipanggil oleh BURT. Itu masih terus berproses diskusinya," tutur Rionald.
"Pada dasarnya, kami di DJKN merupakan hilir. Hulunya itu ada di DJA. Ini kaitannya dengan penyediaan tunjangan. Pilihannya, apakah disediakan rumah dinas, atau diganti dengan tunjangan. Itu masih berproses," imbuhnya.Namun, Rionald kembali menekankan bahwa keputusan belum disepakati. Serta, pihaknya masih akan melakukan pembahasan dengan BURT. Terkait opsi rumah dinas atau tunjangan, lanjut dia, juga masih akan dibahas.
"Seandainya terjadi perubahan pola, contoh mau disediakan kendaraan atau disediakan tunjangannya. Demikian juga nanti dengan rumah dinas. Kalau memilih tunjangan, rumah dinas itu dikembalikan DPR ke negara. Bukan Kementerian Keuangan mau mengambil," tandasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bekasi Tangani COVID-19 Baik, Anggota DPR Apresiasi Tata Kelola PemerintahanPemerintah Kabupaten Bekasi kini tengah mendapat sentimen positif setelah berbagai perubahan yang dilakukan. Mulai dari penanganan COVID-19 hingga transformasi...
Read more »
Usai Terpilih, Anggota DPR Tak Rutin Laporkan Harta KekayaannyaData KPK hingga 30 Juni 2021, anggota DPR dan DPRD mulai tak rutin melapor harta kekayaan setelah terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019. KPK pun mengingatkan komitmen para anggota sebelum terpilih dulu. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »
KPK: Separuh Anggota DPR Belum Laporkan Harta KekayaanPara anggota DPR dapat menyetorkan LHKPN melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, tingkat kepatuhan penyerahan Laporan...
Read more »
Anggota DPR: Keselamatan WNI di Afganistan harus jadi prioritas'Saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kemenlu yaitu memastikan keselamatan WNI, baik yang bekerja di KBRI maupun yang bekerja di Afghanistan secara umum,' kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.
Read more »
Rapat Paripurna RAPBN 2022, 38 Anggota DPR Hadir Fisik dan 275 VirtualRapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Ada 38 anggota DPR hadir di ruang rapat, 275 hadir secara virtual, dan 2 izin.
Read more »