Data KPK hingga 30 Juni 2021, anggota DPR dan DPRD mulai tak rutin melapor harta kekayaan setelah terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019. KPK pun mengingatkan komitmen para anggota sebelum terpilih dulu. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat . Rapat dihadiri secara virtual oleh 232 anggota Dewan dan 56 orang hadir di ruang Rapat Paripurna.
JAKARTA, KOMPAS — Anggota Dewan pusat dan daerah mulai tak rutin melapor harta kekayaan setelah terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Hal ini merefleksikan pelaporan harta kekayaan hanya dianggap sebagai pemenuhan tuntutan saat maju sebagai calon anggota legislatif. Lebih dari itu, komitmen anggota Dewan pada pemberantasan korupsi pun patut dipertanyakan.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi hingga 30 Juni 2021, KPK telah menerima 363.638 laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari total 377.573 wajib lapor atau sekitar 96,31 persen. Adapun tenggat waktu pelaporan LHKPN 2020 sampai pada Maret 2021.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Soroti Angka Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Turun Jadi 55 PersenKPK menyoroti turunnya angka kepatuhan anggota DPR melapor LHKPN yang hanya 55 persen di 2021. Sedangkan pada 2020, tingkat kepatuhan melapor mencapai 100 persen. TempoNasional
Read more »
KPK Perkirakan Perbaikan Data Penerima Bansos Selamatkan Uang Negara hingga Rp 10,5 TriliunKPK memperkirakan perbaikan data penerima bantuan sosial dapat menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 10,5 triliun.
Read more »
KPK: Perbaikan Data Bansos Selamatkan Rp10,5 Triliun'Kita estimasi sekitar Rp10,5 triliun itu selamat uang negara. Karena Ibu Menteri itu bilang datanya ada tapi saya tidak berikan karena datanya ganda, tidak ada NIK, dan enggak biasa diterangkan oleh daerah,'
Read more »
Beberapa Versi Draft Raperkom Sampai Screenshot Jadi Bukti Pelanggaran HAM pada TWK Pegawai KPK - Tribunnews.comDalam penyelidikan, sejumlah hal dijadikan barang bukti adanya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, bukti itu dodapat dari 6 kelompok.
Read more »
Komnas HAM Segera Sampaikan Temuan Pelanggaran HAM TWK KPK ke PresidenKomnas HAM berharap dapat diterima Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain untuk menyerahkan laporan lengkap temuan pelanggaran HAM pada TWK KPK, Komnas HAM juga ingin menunjukkan bukti temuan itu kepada Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »