Para anggota DPR dapat menyetorkan LHKPN melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, tingkat kepatuhan penyerahan Laporan...
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, tingkat kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara anggota DPR menurun drastis pada tahun 2021. Hingga saat ini, tercatat baru 55 persen anggota DPR yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengimbau kepada setengah atau tepatnya 45 persen anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya, untuk segera memenuhi kewajibannya. Para anggota DPR diminta untuk jujur dan transparan dalam melaporkan harta kekayaannya. "Kami mengimbau bagi yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar segera memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar dan lengkap," kata Ipi melalui pesan singkatnya, Kamis .
"Undang-Undang mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," pungkasnya.Para anggota DPR dapat menyetorkan LHKPN melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id. Bagi yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-Filing elhkpn.kpk.go.
"Legislatif dulu itu 100 persen DPR dan DPRD karena KPU mensyaratkan, kalau mau maju legislatif harus isi LHKPN, jadi 100 persen. Sekarang yang DPR jatuh tinggal 55 persen, yang DPRD tinggal 90 persen, kan kalau sudah masukin tiap tahun harus masukin lagi ya," ujar Pahala dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Soroti Angka Kepatuhan LHKPN Anggota DPR Turun Jadi 55 PersenKPK menyoroti turunnya angka kepatuhan anggota DPR melapor LHKPN yang hanya 55 persen di 2021. Sedangkan pada 2020, tingkat kepatuhan melapor mencapai 100 persen. TempoNasional
Read more »
KPK: Kepatuhan Lapor LHKPN Anggota Legislatif Cenderung TurunMenurut KPK, kepatuhan anggota legislatif melaporkan LHKPN, baik anggota DPR maupun DPRD menurun.
Read more »
Bekasi Tangani COVID-19 Baik, Anggota DPR Apresiasi Tata Kelola PemerintahanPemerintah Kabupaten Bekasi kini tengah mendapat sentimen positif setelah berbagai perubahan yang dilakukan. Mulai dari penanganan COVID-19 hingga transformasi...
Read more »
DPR Diminta Tolak 2 Calon Anggota BPK yang Cacat FormilPakar hukum dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar meminta DPR mencoret dua nama calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat formil.
Read more »
Usai Terpilih, Anggota DPR Tak Rutin Laporkan Harta KekayaannyaData KPK hingga 30 Juni 2021, anggota DPR dan DPRD mulai tak rutin melapor harta kekayaan setelah terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019. KPK pun mengingatkan komitmen para anggota sebelum terpilih dulu. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »
Beberapa Versi Draft Raperkom Sampai Screenshot Jadi Bukti Pelanggaran HAM pada TWK Pegawai KPK - Tribunnews.comDalam penyelidikan, sejumlah hal dijadikan barang bukti adanya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, bukti itu dodapat dari 6 kelompok.
Read more »