Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) kian mendesak untuk mencegah terjadinya kebocoran data berulang.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA -- Center for Indonesian Policy Studies menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kian mendesak, salah satunya untuk mencegah terjadinya kebocoran data berulang.
Dia melanjutkan, ketika terjadi kebocoran data, kerangka regulasi yang menjadi acuan saat ini masih bertumpu pada level Peraturan Pemerintah, yaitu melalui PP 71/2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan dari UU ITE. Dia memperlihatkan, secara gamblang PP 71/2019 mewajibkan PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data ini. Hanya saja, sanksi yang diberikan hanya sebatas administratif dan kewajiban PSE lingkup publik juga belum termaktub dengan rinci.
Sementara itu, dia menyebut pada 2020, pemberitaan ramai menyoroti bocornya data milik 91 juta akun pengguna platform sebuah e-commerce. Beberapa kejadian serupa kembali terulang beberapa kali sepanjang 2020, seperti bocornya 13 juta data akun pengguna Bukalapak hingga data 2,3 juta pemilih dalam Pemilihan Umum 2014 yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Gembar-Gemborkan Anggaran Subsidi BBM Rp336 TriliunPemerintah telah mengajukan dana subsidi energi senilai Rp336 triliun dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 atau RUU APBN 2023 kepada DPR.
Read more »
PBNU Akan Undang Pemimpin Agama Sedunia ke Forum R20 di BaliPBNU akan mengundang pemimpin agama sedunia di Bali dalam forum R20. Rangkaian kegiatan 1 abad NU.
Read more »
Farel Masih Sekolah, Berapa Tarif Undang Nyanyi Dia?Meski masih duduk di bangku kelas 6 SD, Farel Prayoga mulai kebanjiran job manggung. Berapa ya besaran tarifnya?
Read more »
Eks Dubes Inggris di Myanmar Dipenjarakan Junta Militer, Dituding Langgar UU ImigrasiMantan Dubes Inggris Vicky Bowman dan suaminya, U Htein Lin, ditahan junta militer setelah didakwa melanggar Undang-Undang (UU) Imigrasi Myanmar.
Read more »
Kebocoran Data Marak, Pengesahan RUU PDP Kian MendesakPengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) kian mendesak untuk mencegah terjadinya kebocoran data berulang.
Read more »