“Jika kita keluarkan pos belanja hibah dan belanja lainnya, setelah pandemi pun–sebagaimana terlihat dari perkembangan 2019-2022–peningkatan belanja terbesar masih dipegang oleh pos pembayaran bunga utang,” ujar Faisal Basri. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menjelaskan persentase lonjakan belanja pemerintah yang berasal dari utang selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan didominasi oleh pembangunan infrastruktur, melainkan pembayaran bunga utang. Mengacu data Kementerian Keuangan, pembayaran bunga utang selama periode 2014-2019 meningkat hingga 106 persen.Dia pun membandingkan belanja modal yang peningkatannya lima kali lebih rendah di periode yang sama.
“Jika kita keluarkan pos belanja hibah dan belanja lainnya, setelah pandemi pun–sebagaimana terlihat dari perkembangan 2019-2022–peningkatan belanja terbesar masih dipegang oleh pos pembayaran bunga utang,” ujar Faisal.Faisal Basri melanjutkan, sejauh ini dana untuk membangun infrastruktur tidak murni berasal dari APBN. Pemerintah, kata dia, banyak memberikan tugas kepada perusahaan pelat merah untuk mencari dana sendiri di pasar dengan berutang ke bank maupun menerbitkan obligasi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Faisal Basri: Utang Pemerintah Naik Lebih dari 3 Kali Lipat dari Akhir Pemerintahan SBY-JKEkonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, memperkirakan utang pemerintah pusat pada 2022 akan mencapai Rp 8,11 kuadriliun. TempoBisnis
Read more »
Faisal Basri: Jangan Cuma Melihat Nisbah Utang Kita Hanya 40 PersenEkonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai posisi utang Indonesia tak hanya bisa dilihat dari persentasenya terhadap produk domestik bruto atau PDB. TempoBisnis
Read more »
Faisal Basri: Utang Pemerintah Naik Lebih dari 3 Kali Lipat dari Akhir Pemerintahan SBY-JKEkonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, memperkirakan utang pemerintah pusat pada 2022 akan mencapai Rp 8,11 kuadriliun. TempoBisnis
Read more »
Faisal Basri: Jangan Cuma Melihat Nisbah Utang Kita Hanya 40 PersenEkonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai posisi utang Indonesia tak hanya bisa dilihat dari persentasenya terhadap produk domestik bruto atau PDB. TempoBisnis
Read more »
Bamsoet Sebut UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Terbuka untuk AmendemenSebelum reformasi UUD dimuliakan secara berlebihan sehingga tidak ada kehendak untuk melakukan perubahan. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Undang-Undang...
Read more »
Fraksi Golkar Sebut Pengelolaan Utang di APBN 2020 Belum MaksimalPemerintah diminta memberikan penjelasan terhadap pengelolaan APBN dan SAL untuk membiayai belanja negara.
Read more »