Sebelum reformasi UUD dimuliakan secara berlebihan sehingga tidak ada kehendak untuk melakukan perubahan. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Undang-Undang...
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan sebuah kitab suci, sehingga tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk dilakukan penyempurnaan atau perubahan, karena konstitusi akan terus berkembang sesuai dinamika.
Di masa sebelum reformasi, kata Bamsoet, UUD sangat dimuliakan secara berlebihan, pemulihan itu terlihat dari tekad MPR untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen dan tidak berkehendak untuk melakukan perubahan. Kalaupun suatu hari ada keinginan untuk merubahnya maka harus melalui referendum ketika itu, begitu penegasan ketetapan MPR Nomor 4 tahun 1983 tentang Referendum.
Menurut mantan Ketua DPR ini, pencabutan Tap MPR itu memuluskan jalan bagi MPR hasil Pemilu 1999 untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang mengehndaki perubahan UUD 45. Demikian responsifnya MPR masa itu dalam menyikapi arus besar aspirasi masyarakat.Bamsoet melanjutkan, responsivitas yang sama saat ini juga ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR yaitu, kehendak untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nasdem: Amandemen UUD 1945 Bukan Persoalan Mudah |Republika OnlineNasdem menilai Amandemen UUD 1945 mengatakan perlu kajian yang mendalam.
Read more »
Golkar: Amandemen Terbatas UUD 1945 Belum Mendesak |Republika OnlineKendati demikian, fraksi-fraksi yang ada di MPR memiliki sikap masing-masing.
Read more »
MPR Tegaskan Amendemen UUD 1945 Terkait Haluan Negara |Republika OnlineArsul mengeklaim tidak ada pembahasan perubahan jabatan presiden dalam amendemen.
Read more »
PDIP Ingin Amendemen UUD 1945 Fokus pada PPHNPPHN sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan nasional.
Read more »
Amendemen UUD 1945 Dikaji MPR, Syarief Hasan: Jangan Melebar ke Periode Jabatan PresidenPimpinan MPR RI akan melibatkan seluruh masyarakat dalam pembahasan berbagai isu strategis ketatanegaraan Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan...
Read more »
Pakar Sebut Sinyal Jokowi Restui Amandemen UUD 1945 Sangat BerbahayaMenurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, perubahan konstitusi amat berbahaya di tengah situasi politik yang sangat tidak demokratis seperti sekarang. TempoNasional
Read more »