Pemerintah diminta memberikan penjelasan terhadap pengelolaan APBN dan SAL untuk membiayai belanja negara.
Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI menilai berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdapat selisih dari realisasi APBN dan defisit anggaran yang berasal dari surat utang negara . Terlihat Saldo Anggaran Lebih selama 6 tahun berturut-turut, khususnya pada tahun 2020 tercatat SAL mencapai Rp 66,6 triliun.
Fraksi Golkar meminta penggunaan SAL bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan negara selain utang. Selain itu, Golkar menilai implementasi penempatan dana di bank umum untuk memberikan bantuan likuiditas patut dilanjutkan dengan catatan realisasinya terhadap pembiayaan di masyarakat dipermudah. Presiden Jokowi menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2022 di sidang tahunan MPR 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan target pertumbuhan ekonomi dan pembelanjaan negara di 2022.
Mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam LKPP dari Badan Pemeriksa Keuangan , Bobby menyebut Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah. Sebab capaian penting untuk menunjukkan kepercayaan publik di tengah masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 namun pemerintah tetap mengarahkan APBN 2020 untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jelang Rapat Paripurna RUU APBN 2022, Puan Maharani Minta Fraksi Beri Masukan Secara Komprehensif - Tribunnews.comPuan mengingatkan kembali APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif, karena kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi Covid-19
Read more »
Fraksi PKS Minta Pemerintah Bersiap Covid-19 Jadi Endemi - Tribunnews.comMenteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan Covid-19 akan berubah menjadi endemi. Artinya Indonesia akan menghadapi persebaran virus Covid-19 dalam
Read more »
5 Anggota Fraksi PDIP Teken Usulan Interpelasi Formula ELima anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP menandatangani surat penyampaian usulan hak interpelasi terkait gelaran Formula E.
Read more »
Tolak Interpelasi Anies, Fraksi PAN: Formula E Sudah Disepakati DPRD Sejak AwalZita menilai Pemprov DKI masih mampu membiayai sejumlah penanganan yang ada di Ibu Kota. Seperti halnya dalam hal penanganan Covid-19 untuk pemberian bantuan sosial atau bansos untuk keluarga terdampak.
Read more »
Badan Riset Daerah di Surabaya Ditempel ke Bappeko, Fraksi PSI Bilang ...Surabaya bakal punya punya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Hanya saja, fungsinya nanti ditempelkan ke Bappeko. Brida
Read more »
Fraksi PAN Minta Wacana Amendemen UUD 1945 Tidak Terburu-buruKetua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, amendemen konstitusi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.
Read more »