Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya telah selesai membahas RKUHP, meski masih ada aksi unjuk rasa penolakan pengesahan RKUHP.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya telah selesai membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana , meskipun aliran penolakan masih ada.
Dia berpendapat, Komisi III DPR telah membahas seluruh pasal RKUHP secara seksama. Bahkan, lanjutnya, pasal-pasal yang selama ini dianggap kontroversial juga sudah disesuaikan. Dasco pun mempersilakan jika ada kelompok masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa karena kebebasan menyatakan pendapat sudah diatur dalam konstitusi.
“Saya tidak tahu ya kebijakan pimpinan yang lain, karena saya ada agenda jam 12.00 harus keluar dari DPR,” jelasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Klaim Kritik Pelapor Khusus PBB Terkait RKUHP Telah DiakomodasiKritik dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP disebut mengacu pada draf RKUHP yang lama. Dalam draf RKUHP terbaru, mayoritas kritik diklaim telah dijawab. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk DemoPengamat menilai, upaya DPR RI mempercepat pengesahan RKUHP merupakan upaya untuk mencegah preseden pada 2019 terulang.
Read more »
Tolak Pengesahan RKUHP, Masyarakat Sipil Gelar Aksi di DPR Siang IniAliansi Nasional Reformasi KUHP akan melakukan aksi tabut bunga di depan Gedung DPR sebagai bentuk penolakan atas pengesahan RKUHP.
Read more »
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 TahunDalam Pasal 240 RKUHP terbaru disampaikan orang yang menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum bisa dipidana maksimal penjara 1,5 tahun.
Read more »
Selasa Depan, RKUHP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna DPRPengesahan RKUHP pada Selasa (6/12/2022) dianggap bertentangan dengan semangat kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. RKUHP masih memuat pasal yang dinilai problematik. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Anggota DPR minta kasus dugaan Paspampres memperkosa diusut tuntasAnggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap prajurit ...
Read more »