'Sudah selesai dilakukan sidang KKEP dengan putusan PTDH, nomor sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT/02/IX/2022/KKEP,' kata Iqbal.
Suara.com - Anggota Polres Pekalongan berinisial A dipecat buntut ulahnya melakukan video call sambil masturbasi. Video tersebut sempat beredar di media sosial hingga viral.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy menyebut pelaku dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat berdasar hasil sidang etik. "Sudah selesai dilakukan sidang KKEP dengan putusan PTDH, nomor sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT/02/IX/2022/KKEP," kata Iqbal kepada wartawan, Selasa .
Menurut penuturan Iqbal, pelaku sebelumnya merupakan anggota Samapta Polres Pekalongan. Perbuatan pelaku tersebut dilakukan pada 2 Juni 2022 lalu."Memang benar video viral tersebut adalah video oknum anggota Samapta Polres Pekalongan. Tetapi video tersebut adalah video lama, kejadian pada tanggal 2 Juni 2022," katanya.
Video terkait peristiwa ini sebelumnya beredar di Twitter hingga viral. Namun kekinian video tersebut telah dihapus.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dinkes Yogyakarta: AMDK Galon Guna Ulang Sangat Aman Untuk DikonsumsiAMDK yang sudah beredar di masyarakat termasuk galon guna ulang itu pasti sudah diperiksa keamanannya.
Read more »
Komisi D DPRD DKI Harap Perbaikan Sungai Tak Cuma di Ciliwung Tapi Juga BKTKomisi D DPRD DKI mendukung rencana sungai Ciliwung sebagai barometer sungai di Indonesia. Menurutnya tak hanya ciliwung yang harus diperbaiki tapi juga BKT.
Read more »
Anggota Komisi V DPR Tolak Wacana Luhut Hapus KA Argo ParahyanganAnggota Komisi V DPR menolak keras wacana pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menghapus layanan KA Argo Parahyangan
Read more »
Komisi E DPRD Jatim: Lindungi dan Perhatikan Kesejahteraan PerawatWakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih meminta pemerintah provinsi untuk memberikan atensi kepada perawat di Jatim
Read more »
Komisi I Minta Pemerintah Evaluasi Proses Pendistribusian STB | merdeka.comWakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai pengadaan dan pendistribusian 'Set Top Box' (STB) belum tepat sasaran.
Read more »