Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih meminta pemerintah provinsi untuk memberikan atensi kepada perawat di Jatim
. Utamanya pasca disahkannya Perda Keperawatan yang merupakan inisiatif DPRD. Ia katakan, dari total keseluruhan tenaga kesehatan yang ada, sekitar 80 persen di antaranya terdiri dari perawat.
"Harus ada perhatian lebih kepada para perawat, dari sisi peningkatan kompetensinya, maupun dari sisi memastikan mereka mendapatkan kelayakan pengupahan dalam pekerjaannya. Serta perlindungan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum," kata anggota Fraksi"Semangatnya juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas praktik tidak benar yang kemungkinan juga bisa dilakukan oleh oknum perawat," ujarnya.
"Jangan sampai nanti misalnya, ada pergantian rezim atau apa begitu, sekian tahun ke depan, kemudian mereka tidak dikontrakl lagi. Karena kabupaten-kabupaten di mana mereka bertugas itu hanya membayar sharing honor. Honor utamanya tetap dari provinsi. Padahal tugas mereka di lini terdepan untuk membangun germas lewat promotif preventif adalah sangat penting"kata politisi asal Malang ini.
"Jepang itu luar biasa kebutuhan nurse-nya. Mereka juga sangat menyukai perawat-perawat dari Indonesia. Nah, kita merancang dalam Perda itu bagaimanapun dan Pemprov memfasilitas kompetensinya agar dapat bekerja keluar negeri dengan cara standarisasi kompetensi serta keterampilannya bahasanya," tuturnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi D DPRD DKI Harap Perbaikan Sungai Tak Cuma di Ciliwung Tapi Juga BKTKomisi D DPRD DKI mendukung rencana sungai Ciliwung sebagai barometer sungai di Indonesia. Menurutnya tak hanya ciliwung yang harus diperbaiki tapi juga BKT.
Read more »
Komisi I DPR Minta Yudo Margono Tuntaskan Kasus Pidana Oknum Anggota TNIKomisi I DPR RI meminta komitmen calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI seperti mutilasi warga Suku Nduga Papua dan kasus lainnya.
Read more »
Komisi I Minta Laksamana Yudo Komit Tuntaskan Kasus Pidana PrajuritDalam penuntasan kasus pidana tersebut, prinsip yang utama adalah penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan.
Read more »
Anggota Komisi V DPR Tolak Wacana Luhut Hapus KA Argo ParahyanganAnggota Komisi V DPR menolak keras wacana pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menghapus layanan KA Argo Parahyangan
Read more »
Komisi VII DPR Tinjau Industri Kosmetik Tanah AirKomisi VII DPR RI melakukan kunjungan ke salah satu industri kosmetik di Jawa Barat. Hal itu dilakukan sebagai pengawasan.
Read more »