Komisi I Minta Pemerintah Evaluasi Proses Pendistribusian STB
Dia meminta Kominfo untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders terkait untuk melakukan re-commitment migrasi ASO dan audit pendistribusian STB agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Anggaran untuk Set Top Box tahun 2022 sebesar Rp382 miliar atau 1 juta titik kemudian tahun 2023 sebesar Rp28 miliar untuk 80 ribu titik. Sebagai pengawas sudah sepatutnya kami mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi," ungkap Utut saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin .
Politisi PDI-Perjuangan ini mendorong Kominfo untuk melakukan langkah startegis dengan memastikan penggunaan data Rumah Tangga Miskin yang tepat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing. Dan membuat Hotline khusus untuk menampung keluhan dari masyarakat.Utut menambahkan, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menkominfo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kesinambungan pelaksanaan ASO ke depannya.
"Nanti akan kita bawa ke Senayan untuk Rapat dengan Menkominfo dan seluruh stakeholders terkait karena anggarannya ini cukup besar jangan sampai masyarakat ini merasa rugi apalagi siara TV itu kan hiburan utama bagi masyarakat pedesaan," imbuhnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cara Mendapatkan STB atau Set Top Box Gratis dari Pemerintah - Pikiran Rakyat DepokInformasi mengenai cara mendapatkan STB atau perangkat Set Top Box gratis yang diberikan pemerintah .
Read more »
Komisi IV DPR Meminta Pemerintah Perbaiki DIM RUU KSDAHEPemerintah sebelumnya telah menyerahkan 735 DIM terkait revisi UU No. 5 tahun 1990.
Read more »
Banyak Warga Mengeluh Tak Bisa Menonton TV, KPID Jabar MeresponsKPID Jabar minta warga segera pakai STB agar bisa kembali menyaksikan siaran televisi digital.
Read more »
Komisi I DPR Minta Yudo Margono Tuntaskan Kasus Pidana Oknum Anggota TNIKomisi I DPR RI meminta komitmen calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI seperti mutilasi warga Suku Nduga Papua dan kasus lainnya.
Read more »
Komisi I Minta Laksamana Yudo Komit Tuntaskan Kasus Pidana PrajuritDalam penuntasan kasus pidana tersebut, prinsip yang utama adalah penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan.
Read more »
Siaran TV Analog Dihentikan, Sejumlah Warga Solo Ngadu ke Mas Gibran Minta STBSejumlah warga mengadu ke Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, supaya mendapatkan bantuan STB.
Read more »