Bentuk Ancaman Terlalu Luas, UU PSDN Timbulkan Ketidakpastian Hukum Sindonews BukanBeritaBiasa .
Sumber Daya Nasional terlalu luas dan multitafsir yang meliputi ancaman militer, non militer, dan hbrida. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berbagai masalah di dalam praktiknya.Gufron Mabruri dalam FGD dan Media Briefing yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Kamis .
"Semuanya isu ancaman dimasukan. Pembuat UU ini ada kecenderungan lupa atau tidak merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Naskah UU PSDB cacat prosesural karena kurang partisipasi publik," katanya. Pegiat HAM Zaky Yamani menilai masalah utama dalam manajemen pertahanan itu korupsi di tubuh militer dan oligarki. Korupsi menghancurkan manusia dan peralatan militer. Ini yang menjadi persoalan utama pertahanan Indonesia. Bukan karena kekurangan jumlah pasukan. Jadi Komcad tidak ada urgensinya. Selain itu, setelah masyarakat dimiliterisasi, siapa yang akan bertanggung jawab. Mereka memiliki keahlian militer, pake senjata, dan lain lain dan ini berbahaya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU CiptakerMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/)
Read more »
AIRLANGGA: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU CiptakerMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).
Read more »
Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU CiptakerPenyelesaian RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 hendaknya dapat segera diselesaikan dan disepakati, sebagai dasar untuk menyusun perbaikan UU Cipta Kerja.
Read more »
Fasilitasi Perbaikan UU Cipta Kerja, Baleg DPR Percepat Revisi UU PPPBaleg DPR merencanakan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan langsung digelar di akhir pekan ini. Pemerintah dan DPR diingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi menuntut perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU PPP. Polhuk AdadiKompas
Read more »
RUU TPKS Segera Disahkan Jadi UU, Pemerintah dan DPR DiapresiasiSejumlah LSM mengapresiasi pemerintah dan panitia kerja (panja) DPR yang telah menyelesaikan pembahasan tingkat I RUU TPKS.
Read more »
Ibas Harap UU HKPD Tingkatkan Kinerja Fiskal DaerahWakil Ketua Banggar DPR yang juga politikus Partai Demokrat. Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas berharap UU HKPD meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah.
Read more »