Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).
Kehadiran beberapa menteri mewakil Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan penjelasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .
Airlangga menegaskan, pemerintah serius untuk membahas revisi UU PPP. Menurutnya, penyelesaian perubahan UU PPP menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi inskonstituional bersyarat. Ia meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati perubahan pada UU PPP. “Penyelesaian RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 hendaknya dapat segera diselesaikan dan disepakati, sebagai dasar untuk menyusun perbaikan UU Cipta Kerja,” tutur Menko Airlangga saat rapat dengan Baleg DPR, Kamis .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Airlangga Hartarto: Pemerintah Siapkan 362 DIM Revisi UU PPPMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengajukan sebanyak 362 DIM dalam revisi UU PPP.
Read more »
Banyak Dokter Muda |em|Nganggur|/em|, Alasan Lain DPR Ingin Revisi UU Praktik Kedokteran |Republika OnlineDPR mengungkap saat ini ada sekitar 2.500 dokter muda yang tidak bisa praktik.
Read more »
Pemerintah ajukan 362 DIM dalam revisi UU PPPPemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ...
Read more »
Bicara UU PDP, Menkumham Yasonna Laoly Sebut Data Masyarakat Bisa Dijual Perbankan - Pikiran-Rakyat.comYasonna Laoly mengatakan saat ini pemerintah tengah membahas Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Read more »
Kemenkeu terbitkan 14 aturan turunan UU HPPKementerian Keuangan menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun ...
Read more »
Ibas Harap UU HKPD Tingkatkan Kinerja Fiskal DaerahWakil Ketua Banggar DPR yang juga politikus Partai Demokrat. Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas berharap UU HKPD meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah.
Read more »