Zudan menjelaskan, sektor usaha yang akan dibebankan tarif NIK adalah lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented. Lembaga mana saja?
, Zudan mengatakan, penerapan pendapatan negara bukan pajak itu salah satunya bakal dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem server Dukcapil Kemendagri.Misalnya, pendapatan negara bukan pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, pelat kendaraan bermotor, pembuatan paspor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta keperluan lainnya.Zudan menyebut, ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.
Khusus Dukcapil, kata Zudan, salah satu pertimbangan penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup. "Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun," ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Zudan Arif Fakhrulloh Sebut Tarif Akses NIK untuk Jaga Sistem Dukcapil Tetap HidupSalah satu pertimbangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terapkan tarif NIK adalah untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.
Read more »
Alasan Diberlakukannya Tarif Akses NIK Rp 1.000Zudan mengatakan, pengenaan tarif Rp 1.000 per akses database tersebut berlaku bagi lembaga yang menggunakan database kependudukan.
Read more »
Akses NIK Dikenakan Tarif, Ini Pertimbangan PemerintahDukcapil Kemendagri menjelaskan penerapan tarif akses NIK sebesar Rp 1.000 atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data kependudukan.
Read more »
Alasan Pemerintah Pungut Tarif Rp1.000 untuk Akses NIK | merdeka.comPemerintah akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkap alasannya.
Read more »
Tanggapan Pemerintah Soal Tarif RP1.000 untuk Akses NIK Dianggap Jual Data Pribadi | merdeka.comZudan menjamin keamanan NIK yang diberikan ke sektor usaha. Sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan.
Read more »
Komisi II akan cermati mekanisme Kemendagri tarik biaya akses NIKAnggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ...
Read more »