Pelaku revolusi yang gagal bisa diadili oleh pengadilan dengan dakwaan makar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, menunda pemilihan umum 2024 adalah melanggar konstitusi. Namun, ia mengungkapkan tiga cara jika wacana tersebut serius ingin dilakukan oleh pemerintah.
Selanjutnya dalam Ayat 8, mengatur semua jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Dengan penambahan dua ayat tersebut dalam Pasal 22E UUD 1945, maka tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
"Dekrit adalah sebuah revolusi hukum, yang keabsahannya harus dilihat secara post-factum. Revolusi yang berhasil dan mendapat dukungan mayoritas rakyat, kata Professor Ivor Jennings, menciptakan hukum yang sah," ujar Yusril. Namun ketika saat itu Yusril masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, ia memberikan nasihat kepada Gus Dur bahwa tindakan tersebut inkonstitusional yang sangat berisiko. Pasalnya, dekrit tersebut haruslah didukung oleh kekuatan militer.
Terakhir, dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention. Perubahan bukan dilakukan terhadap teks konstitusi UUD 1945, melainkan dilakukan dalam praktik penyelenggaraan negara.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IPW Desak Kepolisian Ungkap Pelaku Kekerasan Tahanan di Polsek Lubuklinggau Utara |Republika OnlineIPW juga mendesak pelaku penganiayaan hingga tahanan meninggal diproses pidana.
Read more »
Cara 4 Pelaku Pemalsuan Tes PCR Beraksi, Bobol Peduli LindungiSatu orang pelaku membobol aplikasi Peduli Lindungi untuk mengoneksikan hasil antigen dan PCR palsu yang dibuat. Sementara itu, Tiga pelaku lain...
Read more »
Yusril Ihza Ingatkan Penundaan Pemilu 2024 Bisa Picu Meluasnya Konflik PolitikKetua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang. TempoNasional
Read more »
Yusril Ihza Mahendra: Pertanyaan untuk Cak Imin, Zulhas, dan Bahlil, Lembaga Apa yang Berwenang Tunda Pemilu?GELORA.CO -Sejumlah pimpinan partai koalisi sudah mulai terbuka menyampaikan usulan agar Pemilu 2024 ditunda, yang artinya masa jabatan Pre...
Read more »
Penundaan Pilpres 2024, Siapa yang Berani Jawab Pertanyaan Yusril?Yusril Ihza Mahendra mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang. penundaanpilpres2024
Read more »
Yusril: Penundaan Pemilu Berpotensi Lahirkan Anarki dan Diktator |Republika OnlinePerpanjangan jabatan presiden dengan alasan ekonomi dipastikan melanggar konstitusi.
Read more »