Perpanjangan jabatan presiden dengan alasan ekonomi dipastikan melanggar konstitusi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum sama sekali untuk menunda pemilihan umum 2024. Perpanjangan jabatan presiden hanya dengan alasan ekonomi juga dipastikannya akan melanggar konstitusi.
Pesta demokrasi tersebut bertujuan memilih anggota DPR dan DPD untuk membentuk MPR yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Secara spesifik, Pasal 22E UUD 45 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Jika hal tersebut dipaksakan, para penyelenggara negara adalah ilegal dan tidak ada kewajiban apapun bagi rakyat untuk mematuhi pemerintah. Rakyat berhak menolak keputusan apapun yang mereka buat, karena keputusan itu tidak sah dan tak memiliki dasar hukum.