Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta ...
Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi .
Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menjelaskan dalam hal memperbaiki, dapat melalui mekanisme DPR atau Presiden mengambil inisiatif atau Presiden yang mengeluarkan Perppu."Nantinya Perppu itu dipertimbangkan oleh DPR, apakah disahkan menjadi Undang-Undang atau tidak," jelasnya. "MK telah menyatakan UU itu inkonstitusional secara bersyarat, tapi tidak dibatalkan. Pemerintah dan DPR diberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki prosedur pembentukan terharap UU Cipta Kerja," kata mantan anggota DPR itu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Jawaban Hilangnya Pasal Cuti Haid & Hamil di dalam Perppu CiptakerPerppu Cipta Kerja terus menuai polemik pro dan kontra. Salah satunya pada tidak adanya pasal yang mengatur cuti haid hingga pekerja yang hamil.
Read more »
Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja |Republika OnlineBuruh tidak bisa membayangkan akan ada perppu-perppu lain yang begitu mudah dibuat.
Read more »
Meski Kritisi Isinya, Apindo Pastikan Tak Akan Gugat Perppu Cipta KerjaApindo berharap ke depannya pemerintah masih akan membuka ruang dialog agar implementasi beleid tersebut tidak mengganggu iklim investasi dan dunia usaha.
Read more »
Saktinya Perppu Cipta Kerja: Bisa Sanksi Kepala Daerah dan Anggota DPRDPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 bukan hanya mengatur pengusaha dan buruh, namun juga penyelenggara pemerintah di tingkat daerah. Peraturan...
Read more »
Pemerintah Bakal Ubah Kriteria UMKM Lewat Perppu Cipta KerjaPerppu 2.2022 mengubah ketentuan dalam penggolongan skala usaha, baik mikro, kecil, menengah. Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Presiden...
Read more »
Buruh Kaget Isi Perppu Cipta Kerja 99 Persen Berbeda dengan Draf yang DiusulkanNamun teryata, setelah Perppu Cipta Kerja terbit, tidak sesuai harapan dari usulan para buruh/pekerja kepada pemerintah.
Read more »