Fokus utama yang harus dilakukan bangsa ini pada masa pandemi seperti sekarang, menurut HNW adalah perlindungan terhadap seluruh warga bangsa dari Covid-19 dan dampak negatifnya.
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan MPR harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin demokrasi dan menjadi cita-cita reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan pelaksanaan pemilu yang reguler selama 5 tahun, tidak diutak-atik dengan alasan pandemi.
Karena itu terkait rencana memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke kota Paser Penajam di Kalimantan Timur, sebaiknya tidak perlu diteruskan. Apalagi Presiden Jokowi selalu mengatakan dalam kondisi pandemi seperti ini maka “keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi”. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutan peringatan Hari Konstitusi menyatakan, Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, asal bukan mukadimah atau pembukaannya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua MPR dorong pemerintah perbanyak tes COVID-19.Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendorong pemerintah memperbanyak tes COVID-19, seperti polymerase chain reaction (PCR) maupun usap Antigen untuk menghindari ...
Read more »
Wakil Ketua Komisi VII Terpilih Jadi Ketua Umum Pandawa NusantaraWakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman terpilih menjadi Ketua Umum Pandawa Nusantara. WakilKetuaKomisiVII
Read more »
Ketua MPR sebut sektor hukum harus merespons revolusi digitalBambang Soesatyo sebut bahwa sektor hukum harus dapat merespons revolusi digital dengan tepat, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. RevolusiDigital
Read more »
Wakil Ketua Umum NasDem: Hasan Aminuddin Masih Kader - Tribunnews.comWakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut sampai detik ini status Anggota DPR yang di OTT KPK, Hasan Aminuddin, tercatat masih sebagai kader.
Read more »
Eks Wakil Ketua DPRD Jabar Didakwa Terima Suap Proyek |Republika OnlineAde Barkas menerima Rp 750 juta pada Februari dan Mei 2019.
Read more »
Terbukti Berhubungan dengan Pihak Beperkara, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dihukum Potong GajiSanksi potongan gaji terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinilai memadai oleh Dewan Pengawas KPK meskipun Lili terbukti berhubungan dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK.
Read more »