Bambang Soesatyo sebut bahwa sektor hukum harus dapat merespons revolusi digital dengan tepat, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. RevolusiDigital
Jakarta - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menyebut bahwa sektor hukum harus dapat merespons revolusi digital dengan tepat, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan.
Ia mengatakan, di dalam Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Padjadjaran , terdapat Pusat Studi Hukum Siber dan Transformasi Digital yang menjadi pionir pengembangan ilmu hukum siber sebagai salah satu ilmu futuristik dalam bidang hukum.Menurutnya, hukum harus dapat menjadi pionir yang mampu menganalisis dan mengatur berbagai hal terkait pesatnya perkembangan teknologi, selaras konsepsi dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi.
Ia menyatakan, kemajuan teknologi dan telekomunikasi tumbuh seiring sejalan dengan tingkat penetrasi internet yang semakin meningkat."Menurut Internet World-Stats, per akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8 persen, dengan jumlah pengguna internet mencapai 212,35 juta user. Sebagai pembanding, We Are Social dan Hootsuite mencatat tingkat penetrasi internet melalui smartphone di Indonesia sudah mencapai 96 persen," kata dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua MPR dorong pemerintah perbanyak tes COVID-19.Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendorong pemerintah memperbanyak tes COVID-19, seperti polymerase chain reaction (PCR) maupun usap Antigen untuk menghindari ...
Read more »
Wakil Ketua Komisi VII Terpilih Jadi Ketua Umum Pandawa NusantaraWakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman terpilih menjadi Ketua Umum Pandawa Nusantara. WakilKetuaKomisiVII
Read more »
Gus Jazil: MPR harus hadir di tengah kesulitan masyarakatWakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (Gus Jazil) mengatakan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Ke-76 MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir di tengah ...
Read more »
Basarah MPR: Rencana Pemindahan Ibu Kota Perlu Dipagari PPHNAhmad Basarah mengatakan, menyambut positif soal rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menyerahkan surat presiden atau surpres terkait RUU Ibu Kota Negara(IKN) baru ke DPR RI.
Read more »
MPR Sebut Urgensi PPHN Terkait Pemindahan Ibu KotaBasarah mengatakan UUD 1945 dan UU 25 Tahun 2004 tidak memberi sanksi apapun kepada presiden berikutnya apabila tidak menjalankan program presiden sebelumnya.
Read more »
Refleksi 76 Tahun MPR RI: Pengawal Pancasila dan Daulat RakyatDi usianya yang ke-76 tahun, MPR RI sebagai pengawal Pancasila sebagai ideologi bangsa dan daulat rakyat harus tetap berdiri tegak. MPRRI
Read more »