Waka MPR: Prematur Simpulkan Vonis PTUN Perkara Fadel Bahayakan Sistem Ketatanegaraan

South Africa News News

Waka MPR: Prematur Simpulkan Vonis PTUN Perkara Fadel Bahayakan Sistem Ketatanegaraan
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 12 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 59%

Waka MPR: Prematur Simpulkan Vonis PTUN Perkara Fadel Bahayakan Sistem Ketatanegaraan VonisPTUN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Arsul Sani merespons pandangan kritis dua pemerhati hukum tata negara, yakni Refly Harun dan Margarito Kamis terkait vonis Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perkara Fadel Muhammad.

Refly Harun maupun Margarito Kamis menilai vonis PTUN Jakarta tersebut membahayakan sistem ketatanegaraan, karena sebuah putusan lembaga negara, seperti DPD, DPR atau MPR nantinya dengan mudah dibatalkan oleh PTUN.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jpnncom /  🏆 25. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kata Pakar Soal PTUN Kabulkan Gugatan Fadel Muhammad |Republika OnlineKata Pakar Soal PTUN Kabulkan Gugatan Fadel Muhammad |Republika OnlineGugatan tersebut terkait pergantian pimpinan MPR.
Read more »

Vonis PTUN atas Gugatan Fadel Bahayakan Sistem Ketatanegaraan, Sebaiknya DPD MelawanVonis PTUN atas Gugatan Fadel Bahayakan Sistem Ketatanegaraan, Sebaiknya DPD MelawanPTUN Jakarta dinilai telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas keputusan rapat paripurna DPD.
Read more »

Kemendag Mau Bayar Utang Migor Tapi Bawa-bawa PTUN, Kenapa?Kemendag Mau Bayar Utang Migor Tapi Bawa-bawa PTUN, Kenapa?Kemendag menegaskan akan membayar utang minyak goreng sesuai keputusan Kejagung. Tapi kok bawa-bawa PTUN. Kenapa sih?
Read more »

Putusan PTUN atas SK DPD RI, Bahayakan Sistem Ketatanegaraan |Republika OnlinePutusan PTUN atas SK DPD RI, Bahayakan Sistem Ketatanegaraan |Republika OnlineSudah ada contoh gugatan Ratu Hemas ke Oesman Sapta Odang (OSO) yang ditolak PTUN.
Read more »

Antisipasi Konten Manipulatif AI Jelang Pemilu, MPR: Perlu Satgas KhususAntisipasi Konten Manipulatif AI Jelang Pemilu, MPR: Perlu Satgas KhususArtificial intelligence (AI) bisa membuat konten palsu yang meniru atau mengatasnamakan tokoh politik tertentu dan ini akan banyak muncul saat Pemilu 2024
Read more »



Render Time: 2025-03-06 21:21:35