Waka Komisi III Ahmad Sahroni kecewa dosen Unri diduga cabuli mahasiswi dibebaskan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyayangkan putusan bebas Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap terduga pelaku pelecehan seksual di Universitas Riau , Syafri Harto. Menurutnya, putusan itu sebagai bentuk kegagalan dalam melindungi korban.
Sahroni menyampaikan para korban mestinya merasa terlindungi dan diperjuangkan. Sehingga ia merasa heran ketika putusan hakim justru tak menunjukkan perspektif korban. Bahkan, pelaku melapor balik korban dengan tuduhan pencemaran nama baik. Menurutnya, hal inilah yang akan jadi preseden buruk dalam penegakkan hukum.
Atas dasar itulah, Sahroni siap mendukung Kemendikbudristek yang berencana menjatuhkan sanksi terhadap terduga pelaku. Ia juga menyarankan pihak UNRI membantu melindungi korban.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III Apresiasi Penetapan Tersangka Mafia Minyak Goreng oleh Kejagung | merdeka.comDengan adanya pengungkapan ini, maka hal ini bisa menjadi peringatan pada mafia minyak goreng lainnya agar tidak melakukan hal serupa.
Read more »
Komisi IV DPR : Ketersediaan Pangan Strategis di Sultra Aman TerkendaliAnggota komisi IV DPR RI, Andi Akmal menekankan perlunya mapping sentra-sentra kedelai dan stimulus apa yang bisa diberikan ke petani
Read more »
Komisi VIII DPR RI Pantau Program Kemensos di KaltimIa mengatakan program Kemensos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH) bantuan nontunai, seperti kartu sembako hingga bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar.
Read more »
Komisi IV Apresiasi Program Desa Korporasi SapiProgram DKS merupakan wujud kemandirian bangsa. Menjadi jawaban untuk pemenuhan kebutuhan pangan asal ternak.
Read more »
Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah | merdeka.comWali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengungkapkan, ada beberapa topik yang menjadi pembahasan antara pihaknya dan Komisi II.
Read more »
Relokasi PKL Malioboro, Komisi X DPR Apresiasi Pemkot YogyakartaRelokasi dan penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2 yang tidak menimbulkan masalah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.
Read more »