Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah
"Adapun pembahasan tersebut terkait penganggaran Dana Insentif Daerah bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang pada tahun 2022, mengalami penurunan dari jumlah Rp. 41 miliar pada tahun sebelumnya, kini hanya sekitar Rp. 3 miliar. Kami masih belum mengetahui alasan menurunnya besaran DID, meski semua indikator yang disyaratkan telah terpenuhi, dan Kota Sukabumi masuk dalam klaster A," ujar Achmad Fahmi, Rabu .
Kemudian, lanjut dia, terkait SIPD Kementerian Dalam Negeri yang masih menyebabkan kendala di tingkat Pemerintah Daerah terkait pembatasan kewenangan daerah. "Dibahas pula mengenai PPPK , yang kini dibebankan kepada Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat," tutur dia. Wali Kota pada kesempatan tersebut menyatakan rasa terima kasihnya atas pemilihan Kota Sukabumi sebagai locus pusat kegiatan wilayah, sehingga permasalahan yang dialami Pemerintah Kota Sukabumi maupun daerah di sekitar, bisa mendapatkan advokasi dari Komisi II DPR RI maupun lembaga negara lainnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi IV DPR : Ketersediaan Pangan Strategis di Sultra Aman TerkendaliAnggota komisi IV DPR RI, Andi Akmal menekankan perlunya mapping sentra-sentra kedelai dan stimulus apa yang bisa diberikan ke petani
Read more »
Komisi IV DPR: Ketersediaan Pangan Strategis di Sultra Aman Terkendalil |Republika OnlineSecara umum pangan pokok yang dihasilkan petani di Sultra tersedia semua.
Read more »
Komisi III DPR Soroti Permasalahan Judi dan Peredaran Narkoba di RiauTim Kunjungan Reses Komisi III DPR RI menyoroti sejumlah permasalahan di Provinsi Riau, di antaranya terkait maraknya judi saat bulan Ramadan
Read more »
Komisi V DPR RI Siap Bantu Fasilitasi Usulan Strategis Kalsel |Republika OnlineAnggota DPR Komisi V menyatakan siap fasilitasi usulan infrastruktur strategis Kalsel
Read more »
Relokasi PKL Malioboro, Komisi X DPR Apresiasi Pemkot YogyakartaRelokasi dan penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2 yang tidak menimbulkan masalah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.
Read more »
Komisi III Apresiasi Penetapan Tersangka Mafia Minyak Goreng oleh Kejagung | merdeka.comDengan adanya pengungkapan ini, maka hal ini bisa menjadi peringatan pada mafia minyak goreng lainnya agar tidak melakukan hal serupa.
Read more »