Tolak Revisi UU PPP, PKS Minta Libatkan Partisipasi Publik

South Africa News News

Tolak Revisi UU PPP, PKS Minta Libatkan Partisipasi Publik
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 53 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 83%

Fraksi PKS DPR RI menolak pembahasan lebih lanjut revisi kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera minta DPR melakukan pendalaman dahulu terhadap UU tersebut.

"Berkaitan dengan Metode Omnibus yang dimasukkan dalam revisi UU PPP tersebut, ini sah-sah saja diterapkan dalam penyederhanaan UU, menghilangkan tumpang tindih UU ataupun mempercepat proses pembentukan UU selama bersifat pasti, baku, dan standar," kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa . "Tidak boleh ada penumpang gelap yang sekedar untuk memanfaatkan kesempatan, sebagaimana yang terjadi saat pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja lalu. Pembatasan ini penting, agar kita tidak mengulang kesalahan sebelumnya," terang Mulyanto.

Mobilisasi partisipasi publik ini dilakukan dengan memperhatikan sebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu untuk mengoptimalkan partisipasi publik ini, maka setiap rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk naskah akademiknya, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, dalam revisi UU PPP ini yang dibahas adalah memasukan mengenai metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaiki UU Cipta KerjaBaleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaiki UU Cipta KerjaBaleg DPR menyetujui 15 poin revisi Undang-Undang PPP untuk memperbaiki UU Cipta Kerja yang diputuskan MK inkonstitusional bersyarat.
Read more »

Baleg Sepakati 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker |Republika OnlineBaleg Sepakati 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker |Republika OnlinePoin pertama dalam revisi memasukkan pengertian omnibus law pada Pasal 1 UU PPP.
Read more »

Waketum PPP: Anies Baswedan Paling Diaspirasikan untuk Capres 2024Waketum PPP: Anies Baswedan Paling Diaspirasikan untuk Capres 2024Berdasarkan survei Center for Political Communication Studies (CPCS), nama Anies Baswedan menjadi satu dari tiga nama teratas Capres 2024,
Read more »

Ketua NU Blitar Terima Cinderamata Kaligrafi NU Produk UKM PPP |Republika OnlineKetua NU Blitar Terima Cinderamata Kaligrafi NU Produk UKM PPP |Republika OnlineKaligrafi logo NU berasal dari limbah bambu sumpit karya UKM PPP Kabupaten Blitar
Read more »



Render Time: 2025-04-06 15:18:02