Baleg DPR menyetujui 15 poin revisi Undang-Undang PPP untuk memperbaiki UU Cipta Kerja yang diputuskan MK inkonstitusional bersyarat.
, perubahan pada Pasal 1 RUU dengan memasukkan definisi metodeadalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan materi muatan baru atau menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu...
perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu., perubahan pada Pasal 9 RUU dengan menambahkan empat ayat baru yang mengatur mengenai penanganan pengujian terhadap UU di Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan pemerintah serta penanganan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg Sepakati 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaikan UU Ciptaker |Republika OnlinePoin pertama dalam revisi memasukkan pengertian omnibus law pada Pasal 1 UU PPP.
Read more »
Curiga Ada Akal-akalan UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Geruduk DPR Hari IniAksi itu dilakukan untuk menuntut UU Cipta Kerja tidak perlu lagi dibahas.
Read more »
Besok Ribuan Buruh Tetap Demo DPR, Desak UU Cipta Kerja Tak Dibahas LagiFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sudah mengajukan surat izin dari satu pekan yang lalu. Partai Buruh juga sudah mengajukannya sejak dua hari lalu. Presiden...
Read more »
Tolak UU Cipta Kerja, Massa Buruh Demo di Depan Gedung DPRMassa buruh yang tergabung dalam berbagai kelompok mulai mendatangi kawasan depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (7/2)
Read more »
Geruduk Gedung DPR, Buruh: Kami Akan Mogok Jika Pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja Kejar TayangLangkah tersebut hanya melegalkan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak oleh massa buruh.
Read more »
Anggota Komisi II DPR RI Usulkan Rekonstruksi UU PMIUU RI Nomor 18 pasal 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan direkonstruksi. Pasalnya, di peraturan tersebut banyak dikeluhkan calon migran dan menjadi hambatan.
Read more »