Buruh mengecam keras dan menolak sikap Badan Legislatif DPR RI yang setuju membawa Perppu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi Undang-Undang di dalam Sidang Paripurna
Liputan6.com, Jakarta . Sikap DPR itu dinilai bertentangan dengan keinginan masyarakat luas, termasuk di dalamnya kelas pekerja.
"Perppu kembali kepada upah murah dan tidak lazim. Di situ dikatakan upah minimum kabupaten/kota dapat ditetapkan oleh Gubernur. Kata dapat mengandung arti bisa ditetapkan, bisa juga tidak. Sehingga di sini tidak ada kepastian terhadap UMK," ujarnya, Kamis . "Yang boleh menentukan jenis pekerjaan mana yang bisa di-outsourcing dan mana yang tidak boleh adalah pemerintah. Itu artinya, Negara menempatkan dirinya sebagai agen outsourcing. Seharusnya pembatasan outsourcing dilakukan melalui undang-undang," keluhnya.
2 dari 3 halamanPesangonPoin ketiga, terkait dengan pesangon. Di dalam UU Cipta Kerja, Iqbal menyatakan nilai pesangon sangat rendah. Jika di dalam UU 13 Tahun 2003 menggunakan istilah pesangon sekurang-kurangnya satu kali ketentuan, di dalam Perppu yang sekarang akan menjadi undang-undang pesangon dikunci hanya satu kali.
"Dalam Perppu yang sekarang akan menjadi UU Cipta Kerja, outsourcing dibebaskan, upah murah, PHK mudah, pesangon rendah, lalu kemana peran negara?" tanya dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Foto : Wajah Semringah DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Perppu Cipta Kerja ke Paripurna | merdeka.comWajah Semringah DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Perppu Cipta Kerja ke Paripurna. DPR dan pemerintah sepakat membawa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke tahap selanjutnya, yakni rapat paripurna. Padahal, dua fraksi yakni, Demokrat dan PKS, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tegas menolak.,DPR,Perppu Cipta Kerja,Revisi UU Cipta Kerja,UU Cipta Kerja,Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,Menko Polhukam Mahfud MD,Menkumham,Viral Hari Ini,Jakarta
Read more »
RUU Perppu Cipta Kerja Segera Jadi UU, Kemnaker: Ikhtiar Pemerintah Lindungi BuruhPemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi atas langkah yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI yang telah menyepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Read more »
Tolak Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang, Buruh Ancam Demo Besar-besaranBuruh mengecam keras dan menolak sikap Badan Legislatif DPR RI yang setuju membawa Perppu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi Undang-Undang di dalam Sidang Paripurna
Read more »
DPR Setujui Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Beda SikapBadan Legislatif DPR RI pada hari ini (15/2/2023) menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang baru dan dibawa ke paripurna.
Read more »
Sebut Kegentingan Memaksa Terpenuhi, Baleg Setujui Perppu Cipta Kerja |Republika OnlineDari sembilan fraksi di DPR, hanya Demokrat dan PKS yang menolak Perppu Cipta Kerja.
Read more »
Fraksi PKS Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangAnggota Fraksi PKS DPR Amin AK menyampaikan bahwa Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peppu tentang Cipta Kerja jadi Undang-Undang.
Read more »