Buruh mengecam keras dan menolak sikap Badan Legislatif DPR RI yang setuju membawa Perppu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi Undang-Undang di dalam Sidang Paripurna
Liputan6.com, Jakarta Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, bahwa pihaknya mengecam keras dan menolak sikap Badan Legislatif DPR RI yang setuju membawa Perppu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi Undang-Undang di dalam Sidang Paripurna. Sebagai bentuk penolakan, buruh pun siap untuk menggelar aksi besar-besaran.
Said Iqbal menyebut, ada 9 point yang disorot oleh kaum buruh terhadap isi Perppu Cipta Kerja. Pertama adalah terkait dengan upah minimum. Hal kedua yang disorot buruh adalah mengenai outsourcing. Di mana Perppu Cipta Kerja menyebutkan, jenis pekerjaan yang diperbolehkan outsourcing akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Negara telah melegalkan perbudakan modern. Ini sekaligus menempatkan negara seperti agen outsourcing.
2 dari 4 halamanPesangonPoint ketiga adalah terkait dengan pesangon. Di dalam UU Cipta Kerja, nilai pesangon sangat rendah. Jika di dalam UU 13 Tahun 2003 menggunakan istilah pesangon sekurang-kurangnya 1 kali ketentuan, di dalam Perppu yang sekarang akan menjadi undang-undang pesangon dikunci hanya 1 kali. Bahkan di dalam aturan turunannya untuk beberapa jenis PHK pesangonnya berkurang lagi, hanya mendapat pesangon 0,50 kali ketentuan.
Keenam, hal yang disoroti adalah pengaturan cuti, yang berpotensi menghilangkan cuti panjang. Disamping itu, cuti haid dan melahirkan memang benar diberikan, tetapi tidak ada kepastian upahnya dibayar. Terlebih lagi dengan system kerja outsourcing dan kontrak yang semakin fleksibel, menyebabkan buruh ketakutan tidak diperpanjang kontraknya ketika mengambil cuti haid dan melahirkan.3 dari 4 halamanJam KerjaKetujuh, pengaturan jam kerja.
Selanjutnya, begitu nomor undang-undangnya keluar, pihaknya akan langsung melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Baik uji formil maupun uji materiil. Said Iqbal mengaku sengaja tidak menguji Perppu, karena pihaknya sudah yakin DPR bakal mengesahkannya menjadi undang-undang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menko Airlangga Dorong DPR Sepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangPresiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Presiden Joko Widodo...
Read more »
Airlangga Dorong DPR RI Sepakati Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Perppu Ciptaker diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha.
Read more »
DPR Setujui Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Beda SikapBadan Legislatif DPR RI pada hari ini (15/2/2023) menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang baru dan dibawa ke paripurna.
Read more »
Fraksi PKS Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangAnggota Fraksi PKS DPR Amin AK menyampaikan bahwa Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peppu tentang Cipta Kerja jadi Undang-Undang.
Read more »
Alasan PKS dan Demokrat Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comLebih lanjut, Amin AK menyebut bahwa Penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
Read more »
Selain Demokrat dan PKS, DPD RI Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang - Tribunnews.comPendapatnya ini berdasarkan pembahasan yang diikuti serta mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah.
Read more »