Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) resmi menjadi UU Nomor 4/2023.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK menjadi undang-undang.
"UU P2SK adalah ikhtiar Pemerintah dan DPR untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan reformasi sektor keuangan Indonesia," dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu pada Jumat . Kemenkeu menyatakan bahwa setelah presiden mengesahkan UU PPSK, pemerintah dan lembaga di sektor keuangan akan menyusun aturan pelaksanaan berbentuk Peraturan Pemerintah , Peraturan Bank Indonesia , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan .
Pembahasan RUU PPSK berlangsung pertama kali di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 September 2022, lalu rapat panitia kerja 10 November 2022, kesepatakan tingkat 1 di Komisi XI DPR pada 8 Desember 2022, hingga pengesahan oleh DPR pada 15 Desember 2022.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Disahkan Presiden Jokowi, RUU P2SK Jadi Undang-undangPresiden Jokowi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Read more »
Jokowi Sahkan RUU PPSK Jadi UU, Sri Mulyani: Memajukan Kesejahteraan dengan Reformasi Sektor KeuanganJokowi telah mengesahkan RUU PPSK menjadi UU PPSK. Kepala negara meneken RUU PPSK pada Kamis malam, 12 Januari 2023.
Read more »
Yusril Ihza Mahendra Cerita Pernah Dipaksa Megawati Selesaikan 100 Undang-Undang dalam Waktu 2 TahunYusril Ihza Mahendra: pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk PPATK dan KPK hanya dalam waktu berapa bulan.
Read more »
Mahfud MD: KPU Bodoh Kalau Mau Diintervensi, di Undang-Undang Independen | merdeka.comDia menekankan pihaknya justru telah memberikan peringatan kepada KPU agar berlaku independen dan adil usai kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol mencuat ke publik.
Read more »
Lukas Enembe Resmi Ditahan KPK, Posisi Gubernur Papua Akan Dijabat Sekertaris DaerahSesuai undang-undang, Kemendagri tunjuk Sekertaris Daerah jadi Plh Gubernur Papua.
Read more »
Pelihara Ikan Aligator Bisa Kena Ancaman Penjara Selama 6 Tahun, Simak PenjelasannyaAturan memelihara ikan aligator tertuang dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-undang 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014.
Read more »