Jokowi Sahkan RUU PPSK Jadi UU, Sri Mulyani: Memajukan Kesejahteraan dengan Reformasi Sektor Keuangan TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau UU PPSK. Jokowi meneken RUU PPSK pada Kamis malam, 12 Januari 2023.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati lima lingkup hal yang diatur dalam UU PPSK.
Bendahara negara mencontohkan seperti masih dangkalnya sektor keuangan, belum optimalnya peran intermediasi sektor keuangan, dan masih rendahnya pelindungan konsumen di sektor keuangan.Setelah pengesahan UU PPSK oleh presiden, pemerintah dan lembaga otoritas di sektor keuangan akan menyusun peraturan pelaksanaan yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, dan Peraturan LPS.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Disahkan Presiden Jokowi, RUU P2SK Jadi Undang-undangPresiden Jokowi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Read more »
UU PPSK Tetapkan OJK Penyidik Tunggal, Ini Penjelasan PakarStatus sebagai penyidik tunggal OJK pada tindak pidana sektor jasa keuangan tersebut menjadi masalah penting yang harus diperbaiki.
Read more »
Kemarin masalah UU PPSK hingga KPK blokir rekening Rp76,2 miliarBeragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Rabu (11/1) mulai dari pakar jelaskan masalah UU PPSK yang tetapkan OJK penyidik tunggal hingga KPK ...
Read more »
MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke MKBoyamin berpendapat Polri harus tetap diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Read more »
MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke Mahkamah KonstitusiKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mengajak masyarakat menggugat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
MAKI Ajak Publik Ajukan Uji Materi UU PPSK ke MKUU PPSK telah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan
Read more »