Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menjelaskan pasal perzinaan di KUHP merupakan delik aduan absolut.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Pasal perzinaan yang diatur dalam KUHP baru, dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia sebagaimana yang ramai diberitakan oleh media internasional.
"Klarifikasi ini perlu kami berikan menyusul maraknya pemberitaan yang menyesatkan dan keliru secara fundamental, terkait pasal perzinaan yang dinilai membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia," ujarnya. Lebih lanjut Albert menjelaskan, tidak ada perubahan substantif terkait pasal perzinaan KUHP baru jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama. Bedanya, pemerintah menambahkan siapa yang berhak mengadukan pasal perzinaan tersebut serta sanksi administratif di bawah 10 juta rupiah dalam KUHP baru.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tingkatkan pemahaman KUHP, Ditjen IKP gelar 'Sosialisasi KUHP' di lingkungan kampusSosialisasi norma serta pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tanggung jawab dari semua pihak, tidak ...
Read more »
Kontroversi KUHP Baru, DPR Akan Bentuk Task Force Khusus SosialisasiWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya akan membentuk task force atau satuan tugas terkait KUHP baru.
Read more »
Di Tengah Penolakan KUHP, Kemenkominfo Buat Sosialisasi Berbentuk Pertunjukan Rakyat, Masyarakat Bakal Paham?Di Tengah Penolakan KUHP, Kemenkominfo Buat Sosialisasi Berbentuk Pertunjukan Rakyat, Masyarakat Bakal Paham? kuhp
Read more »
Sosialisasi Masif untuk Tangkal Dampak Hoaks Dampak KUHP di Sektor ParisiwsatBelakangan, muncul hoaks tentang batalnya ribuan wisatawan Australia ke Bali akibat aturan baru pada KUHP, soal sanksi perzinahan.
Read more »
Simpang Siur KUHP, Sufmi Dasco: Perlu Sosialisasi untuk Meluruskan - Pikiran-Rakyat.comSufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pemerintah dan DPR RI perlu melakukan sosialisasi terkait KUHP baru.
Read more »