Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan melakukan penagihan melalui mekanisme piutang negara alias perdata. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak akan lagi mempertanyakan niat baik atau tidak dalam menagih dana piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI sebesar Rp 110,454 triliun.Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan penagihan melalui mekanisme piutang negara alias perdata.
'Semuanya punya peranan dan kewenangan yang semuanya bisa membantu pelaksanaan tugas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan kami harap tentu masa tugas tiga tahun bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang erat,' kata Sri Mulyani.Sri Mulyani menjelaskan hak tagih negara tersebut berasal dari krisis perbankan tahun 1997-1998. Kala itu, negara melakukan bail-out dengan cara bank sentral menggelontorkan dana ke perbankan yang mengalami kesulitan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani akan blokir akses obligor BLBI ke lembaga keuanganMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tim satuan tugas (satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan memblokir akses para ...
Read more »
Sri Mulyani Ancam Blokir Akses Obligor BLBI ke Seluruh Lembaga KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal melakukan berbagai upaya untuk menagih piutang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI senilai Rp 110 triliun. TempoBisnis
Read more »
Pemerintah Tagih Utang BLBI Rp 110 T, Mahfud Md: Obligor Jangan SembunyiMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md meminta obligor dan debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI bersikap kooperatif. TempoBisnis
Read more »
Tagih Utang BLBI, Satgas Akan Dibantu BINUntuk pelacakan data, nantinya Satgas BLBI akan dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN) hingga negara-negara lain.
Read more »
Sri Mulyani Bidik Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh 5,3 Persen di 2022Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan berupaya mendorong konsumsi rumah tangga pada tahun depan hingga berada di sekitar 5,1- 5,3 persen TempoBisnis
Read more »
Stafsus Sri Mulyani Bilang Kenaikan PPN 'Kelas Atas' Berlaku 1 atau 2 Tahun Lagi - Tribunnews.comSelama ini barang-barang yang dibutuhkan itu mungkin dikenai pajak 10 persen, sehingga nanti bisa dikurangi jadi 7 persen atau 5 persen
Read more »