Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengkritik kebijakan pemerintah mengenai pemberian kuota dan pemberian konsesi dalam rencana penangkapan ikan terukur. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengkritik kebijakan pemerintah mengenai pemberian kuota dan pemberian konsesi dalam rencana penangkapan ikan terukur. Kebijakan yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu berlaku mulai Maret 2022.'Sebaiknya pengelolaan laut tidak dijadikan/disamakan seperti pengelolaan hutan dengan HPH ,' ujar Susi melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, 24 Februari 2022.
Ia berujar, selama ini negara hanya memberikan izin penangkapan ikan terhadap pelaku usaha tanpa mengatur pembatasan.'Asal bayar perizinan sekian juta, silakan tangkap ikannya. Sepuasnya. Barbar,' ucap Wahyu.Menurut Wahyu, hasil penangkapan itu tidak tercatat. Padahal menurut catatan KKP, nilai produksi tangkapan ikan yang dinikmati para pelaku usaha mencapai Rp 224 triliun dengan setoran penerimaan negara bukan pajak hanya 0,02 persen atau Rp 600 miliar.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Susi, Baby Sitter Mawar AFI Si Perebut Hati Mantan SuamiSiapakah Susi yang memikat hati mantan suami Mawar AFI hingga mendapat cibiran netizen? Ini sosoknya:
Read more »
Bikin Gaduh, Begini Aturan Penggunaan Pengeras Suara MasjidKeputusan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang aturan pengeras suara masjid dan musala menuai kritik dari berbagai pihak. TempoNasional
Read more »
Aturan Toa Masjid, Muhadjir: Maksudnya Baik, Jangan Baca Judulnya SajaMenko PMK Muhadjir Effendy pun mengajak masyarakat untuk dapat memahami dengan membaca isi dari SE Menag tersebut secara menyeluruh. Aturan penggunaan pengeras...
Read more »
Dukung Revisi, DPR: Aturan JHT Jangan Tabrak Undang-UndangAnggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai langkah Presiden Jokowi yang meminta revisi aturan JHT sebagai langkah yang tepat.
Read more »
Menaker Berdialog Dengan KASBI Dengar Aspirasi Revisi Aturan JHT'Permenaker akan saya revisi. Sepenuhnya saya mengerti apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi masukan dari teman-teman semua,' kata Menaker Ida.
Read more »
KKP Setop Penambangan Pasir Laut di Pulau Babi, Beting Aceh, dan RupatKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tegas menghentikan penambangan pasir laut yang merusak di wilayah Pulau Rupat.
Read more »